Pengamat Ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai pembatalan tersebut sebagai bentuk kesembronoan pemerintah.

“Pengumuman kenaikan BBM kemarin (yang dibatalkan), ini bentuk kesembronoan pemerintah, itu konyol sekali,” kata Enny di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/18).

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak serampangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap hajat hidup orang banyak seperti kenaikan BBM.

“Ini sebuah kebijakan politik yang berdampak terhadap hajat hidup orang banyak, tapi ditetapkan serampangan,” terangnya.

Dia menilai, secara ekonomi ini adalah pesan. Kalau masyarakat dan pelaku bisnis mengetahui bagaimana kebijakan ekonomi disusun secara sembrono begitu, bagaimana mereka bisa yakin investasi di sini aman.

“Yang tadinya mereka tertarik (berinvestasi), ingin masuk, maka tak bisa direalisasi,” tambahnya.

Karenanya kata dia, pemerintah perlu diingatkan untuk berkoordinasi, apalagi menyangkut kebijakan yang implikasinya sangat luas dan menjadi referensi bagi pelaku usaha.

“Yang jadi permasalahan adalah cara mengelola negara kita, jangan serampangan,” pungkas dia.[far]

Bagikan Ini :