Wakil Ketua MPR RI/Politisi PKS Hidayat Nur Wahid/istimewa

telusur.co.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik pemerintah karena dinilai kurang koordinasi terkait pengumuman kenaikan harga premium pada Rabu (10/10/18).

“Tersampaikan kepada publik yang begitu amat sangat terbuka, Menteri Jonan menaikkan BBM (premium), 1 jam kemudian diturunkan lagi karena arahan dari bapak presiden,” kata Hidayat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamia (11/10/18).

Menurutnya, hal ini merupakan satu hal yang aneh. Karena pada tahun yang lalu harganya dinaikkan dengan tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat, tahun ini diturunkan karena katanya daya beli masyarakat turun.

“Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya harusnya tidak tersampaikan ke publik. Dalam artian menteri menaikkan, kemudian presiden menurunkan dengan argumentasi yang aneh-aneh,” terang Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Dikatakan Hidayat, semestinya itu dikoordinasikan di internal pemerintah. Karenanya dia mempertanyakan, ada apa dengan politik koordinasi pemerintah? Kok bisa menteri menaikkan, kemudian diturunkan kembali oleh presiden.

“Itu kan satu hal yang sangat tidak memenuhi logika publik,” ungkapnya.

Hidayat berharap, kebijakan Jokowi yang membatalkan kenaikkan BBM bukan karena pencitraan menjelang pemilu 2019, tapi karena mempertimbangkan fakta tentang harga sesungguhnya premium itu harusnya berapa.

“Supaya kemudian orang tidak menduga-duga bahwa kebijakan pemerintah kemudian hanya pencitraan dan sebagainya, tapi harus dilihat buat kepentingan rakyat indonesia,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :