Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu

telusur.co.id – Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu mengaku lahirnya UU no 23/2014 tentang pemerintahan daerah sangat ditunggu-tunggu oleh daerah, karena peraturan itu sejatinya dapat membedakan tipe-tipe dari setiap daerah.

“Lahirnya UU No. 23/2014 sangat dinanti-nanti. Kenapa? Karena tidak tepat kalau membandingkan setiap daerah satu tipe (disama ratakan) jadi dengan adanya UU itu kita lebih nyaman sebenarnya,” ujar Remigo dalam diskusi Quo Vadis Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren” di LAN RI, Jakarta, Kamis, (11/10/18).

Kedati demikian, apabila melihat urusan konkuren wajib pelayanan dasar dengan wajib non pelayanan dasar. Ia mengakui hal itu banyak terdapat setumpuk permasalahan. Karena, wajib pelayanan dasar kabupaten kota saat ini telah dialihkan menjadi urusan konkuren tingkat provinsi.

Makna pemerintahan konkuren sendiri adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Ia menyebut, salah satu permasalahan yang paling menonjol di daerah kabupaten kota mengenail hal itu adalah mengenai pendidikan.

“Sekarang, sudah ada UU 23/2014. Sekolah-sekolah itu (SMP, SMA/SMK dan SLB) bukan urusan daerah bupati. Memang sederhana. Tapi banyak di daerah-daerah mengeluhkan. Karena kalau mereka melakukan perjalanan dinas sangat memakam waktu. Dan juga tidak efesien dari dana (ongkos transportasi),” ungkapnya.

Apabila itu terjadi terus menerus, ia sangat khawatir akan berdampak pada kualitas pendidikan didaerah.

Oleh karena itulah, ia meminta pemangku kepentingan seperti Kemendagri dan LAN untuk juga memikirkan masalah tersebut. Karena permasalah pendidikan hanya lah salah satu contoh yang masih dianggap hal remeh temeh belum lagi masalah perizinan pertambanhan di daerah.

“Izin penggalian C yang lusnya 100 hektar yang tidak menggunakan alat berat di kenakan biaya 300 juta dan diurus di provinisi. Sehingga banyak masyarakat malas untuk mengurus kena polisi dan daerah lagi yang kena,”

“Kalau misalnya ditarik ke daerah pusat ya harusnya anggarannya juga ngikut. Kita berharap para pemangku kepentingan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada,” ungkapnya kembali. (ham)

Bagikan Ini :