Net

telusur.co.id- Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing menganggap manajemen komunikasi para kementerian kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah bermasalah. Hal tersebut terkait batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

“Pengumuman kenaikan harga BBM dan kemudian penundaan, menunjukkan bahwa ada masalah koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah dalam pengambilan keputusan,” kata Emrus dalam keterangan persnya, Jumat (12/10/18).

“Ini sekaligus menunjukkan bahwa manajemen komunikasi belum dikelola secara professional umumnya. Akibatnya, pengelolaan komunikasi pemerintah berjalan parsial, tanpa model,” tambah dia.

Menurut Emrus, permasalahan mis komunikasi antar kementerian ini perlu digali dan diuraikan secara terus terang.

Emrus menyarankan agar internal pemerintah sesegera mungkin untuk menemukan solusi dan merumuskan pemodelan proses komunikasi. Tujuanya agar tidak terulang lagi terkait dengan permasalahan koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah, utamanya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik antar instasi pemerintah dalam pengelolaan isu-isu yang menyangkut kepentingan publik mutlak harus dilakukan dalam suatu pemodelan proses komunikasi,” tegas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda pengumuman kenaikan harga BBM jenis Premium.

Penundaan keputusan itu lantaran akan dibahas ulang, sambil menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero). termasuk pertimbangannya adalah daya beli masyarakat.

Pemerintah, sebelumnya mewacanakan kenaikan harga premium wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) dari Rp 6.550 menjadi Rp 7 ribu per liter, dan untuk kawasan luar Jamali kenaikan harganya dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter.[Ipk]

Bagikan Ini :