Gedung Merah Putih KPK/telusur.co.id

telusur.co.id – Penyidik KPK terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Malang, Rendra Kresna (RK).

Pada hari ini, Sabtu (13/10/18), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa delapan saksi terkait kasus tersebut. Pemeriksaan kepada para saksi, dilakukan di Polres Kabupaten Malang.

Saat dikonfirmasi kepada Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkannya. Disampaikan, delapan saksi yang digali keterannya antara lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Bapend) Kabupaten Malang Willem Petrus Salamena, Kabag TU Sekda Henry MB Tanjung , dan Kepala Seksi Wahyudi. Selain itu, lima pihak swasta bernama Ubaidillah, Choiriyah, Moh. Zaini Ilyas, Hadaningsih, dan Hari Mulyanto.

“KPK lanjutkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi di Polres Kab Malang. Hingga hari ini sekitar 18 saksi diperiksa, dan 23 lokasi di Kabupaten Malang digeledah dalam dua perkara di tingkat Penyidikan, yaitu dugaan suap dan gratifikasi,” kata Febri.

(Baca: KPK Tetapkan RK Sebagai Tersangka Dalam Dua Kasus Korupsi)

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Malang, Rendra Kresna sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

Untuk kasus suap; RK selaku Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015, diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar. Sementara dari pihak swasta, KPK menetapkan Ali Murtopo (AM) sebagai tersangka pemberi suap.

Dalam kasus ini, Rendra disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus gratifikasi; RK diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT).

Untuk kasus ini, Rendra dan Eryk disangkakan melanggar pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ipk]

Siapa Capres - Cawapres Pilihan Anda..?

Bagikan Ini :