Aktivis sosial Ratna Sarumpaet. FOTO: Istimewa

telusur.co.id – Setelah cukup piawai mengungkap kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet, Polda Metro Jaya diharapkan juga mampu mengusut kasus Indonesia Leaks yang diduga telah menyebarkan kabar bohong, soal Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Demikian disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane dalam keterangan kepada telusur.co.id, Sabtu (13/10/18).

Neta menilai, setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menjelaskan dan membantah tudingan Indonesia Leaks bahwa Tito Karnavian menerima aliran dana dalam kasus daging dari Basuki Hariman, dengan demikian Indonesia Leaks bisa terkena tuduhan penyebar hoax yang lebih parah dari Ratna Sarumpaet.

Menurut Neta, kasus Ratna sesungguhnya hanya kasus pribadi yang tidak punya delik hukum dan tidak ada fitnah dalam kasusnya.

Artinya, kata dia, jika orang yang dibohongi Ratna, seperti Prabowo dan kawan-kawannya tidak melaporkannya ke polisi, penyidik tidak bisa mengusutnya. Tapi nyatanya Polda Metro Jaya bekerja super cepat melakukan investigasi, meringkus dan kemudian memenjarakan Ratna.

Sementara dalam kasus ‘Buku Merah’, kata Neta, apalagi setelah Ketua KPK memberi penjelasan, Indonesia Leaks menjadi terindikasi menyebarkan kabar bohong dan memfitnah Kapolri.

Artinya, Indonesia Leaks bisa terjerat UU ITE karena menyebarkan kabar bohong itu lewat medsos dan bisa terkena tuduhan fitnah, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

“Tapi anehnya, kenapa hingga kini Polda Metro Jaya tidak bekerja super cepat seperti dalam kasus Ratna. Kenapa Polda Metro Jaya tidak segera mengusut, meringkus dan memenjarakan orang orang yang terlibat di balik Indonesia Leaks?” kata Neta.

“Kenapa Polda Metro Jaya beraninya hanya pada Ratna Sarumpaet. Padahal di balik Indonesia Leaks ada sedikitnya 17 institusi yang bisa segera diperiksa polisi, baik sebagai anggota, mitra maupun inisiator untuk mengetahui dan mendapatkan otak pelaku hoax Indonesia Leaks.”

IPW berharap, jika Polda Metro Jaya berani memenjarakan Ratna, mereka juga harus berani mengusut Indonesia Leaks yang sudah memfitnah Kapolri.

“Sangat aneh jika Polda Metro Jaya tidak bergerak ketika Kapolrinya difitnah. Ada apa dengan Polda Metro Jaya?” kata Neta.

Dijelaskan Neta, dalam kasus Indonesia Leaks, Kapolri maupun Polri tak perlu bereaksi. Sebab, bola kasus ‘Buku Merah’ ini ada di KPK. Dan ketika Ketua KPK sudah menjelaskan dan membantah tuduhan Indonesia Leaks, tugas Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya adalah mengusut, menciduk, dan memenjarakan orang orang yang terlibat di balik Indonesia Leaks, seperti saat Polda Metro Jaya memenjarakan Ratna Sarumpaet. [ipk]

Siapa Capres - Cawapres Pilihan Anda..?

Bagikan Ini :