Kivlan Zein/telusur.co.id

telusur.co.id – Komunis dan Khilafah, keduanya adalah ideologi terlarang di republik ini. Dimana untuk komunis, dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan PKI dan Paham Komunisme.

Sedangkan untuk Khilafah, dilarang oleh Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan DPR menjadi UU.

Kendati kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila, bahkan dilarang oleh Undang Undang, namun tak lantas mati. Sebab, ideologi itu akan tetap hidup melalui kader-kader, simpatisan dan para pengikutnya, di tempat lain.

Mantan Kepala Staff Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, membantah jika paham komunisme itu sebagai paham ilusi. Ditegaskan, PKI itu nyata.

Bukti PKI itu nyata, dijelaskan Kivlan, dimana pada tahun 1998 sampai 1999, mereka mendesak Preside RI Abdurrahman Wahid untuk meminta maaf.

“Gus Dur minta maaf tapi secara pribadi bukan presiden,” kata dia dalam sebuah diskusi yang mengusung tema ‘Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019’ di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/18).

Upaya yang dilakukan PKI pada Gus Dur, agar mereka tidak salah. Ia menegaskan jika apa yang dilakukan oleh PKI tersebut merupakan fakta. “Namanya UU rekonsiliasi supaya mereka tidak salah, ini fakta bukan ilusi,” kata dia.

Selain itu, Kivlan juga menuding jika saat ini paham-paham komunis sudah ada yang masuk ke dalam pemerintahan. Ia mengatakan jika hal itu bukan ilusi, namun fakta yang terjadi saat ini.

“Ada yang masuk ke pemerintahan ini nyata,” kata Kivlan.

“Kemudian bagaiman dengan anak-anak PKI? Waktu Jokowi terpilih menjadi presiden mereka datang dan mereka bilang akan dukung dengan syarat negara harus minta maaf. Waktu itu Jokowi diam saja, Jokowi tolak,” kata Kivlan.

Ia juga mengatakan jika lampiran permintaan maaf tersebut ada pada dirinya. [ipk]

Bagikan Ini :