Ekonom senior Rizal Ramli melaporkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Ekonom senior Rizal Ramli melaporkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik.

Menurutnya, akibat dugaan pencemaran nama baik tersebut, dirinya telah dirugikan baik secara material maupun imaterial.

“Kerugian materil dan imateril Total 1 Triliun,” kata Rizal usai keluar dari gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (16/10/18).

Mantan menteri perekonomian era presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) berhadap agar pihak berwajib memproses kasus ini dengan sebaik-baiknya.

Jika penegak hukum berhasil membuktikan dan menuntaskan kasus tersebut, kata Rizal, uang tersebut bakal dirinya sumbangkan ke para petani dan nelayan.

“Kami minta seandainya polisi berhasil membuktikan dugaan merusak nama baik ini agar Surya Paloh membayar ganti rugi materil dan imateril 1 triliun, seluruhnya kami akan sumbangkan kepada petani dan petambak garam di Indonesia,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua tim kuasa hukum Rizal Ramli, Shalih Mangara Sitompul, mengatakan ada dua hal terkait pencemaran nama baik terhadap kliennya.

Pertama, eks Menko Kemaritiman itu tidak pernah sama sekali menuduh Surya Paloh dengan posisinya sebagai Ketua Umum Partai NasDem. Namun, tiba-tiba Rizal mendapat surat somasi.

“Ketika datang surat somasi itu, mengatasnamakan ketua Nasdem. Menurut kita pencemaran. Kita tidak pernah menyebut Surya Paloh sebagai politisi Nasdem kok. Kita menyebut secara pribadi,” tegas dia.

Sebelumnya, Partai NasDem diwakili Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari dan sejumlah kader Nasdem melaporkan politikus Rizal Ramli ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

“Mewakili Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, melaporkan RR (Rizal Ramli) ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata Taufik.[far]

Bagikan Ini :