Gedung Bawaslu/Net

telusur.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cenderung menolak untuk mengelola dana saksi parpol dalam Pemilu 2019. Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mengamanatkan Bawaslu melakukan fungsi pengelolaan dan hanya memiliki mandat melatih para saksi.

Demikian disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Kamis (18/10/18).

“Kami hanya punya mandat melatih saksi dan dalam posisi belum membahas hal itu meski kecenderungannya adalah menolak untuk mengelola dana saksi,” kata Afif.

“Hasil RDP hanya menyampaikan bahwa DPR meminta pemerintah membiayai dana saksi. Tidak ada klausul dikelola oleh Banyak,” tambahnya.

Dijelaskan dia, dalam pasal 351 UU Pemilu menyebutkan, saksi peserta Pemilu 2019 dilatih oleh Bawaslu. Kemudian, para saksi ketika menjalankan tugas harus menyerahkan mandat tertulis dari peserta pemilu ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Meski demikian, Afif mengakui tak semua partai menyediakan saksi di TPS. Hal itu bergantung dari kekuatan masing-masing partai.

“Biasanya 1 orang atau 2 orang bergantian karena waktu yang lama. Tetapi tak semua TPS ada saksi dari beberapa partai biasanya tergantung kekuatan masing-masing partai,” ungkapnya.[far]

Bagikan Ini :