Ray Rangkuti/Net

telusur.co.id- Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, usualan dana saksi Pemilu 2019 dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat tidak tepat. Sebab, penyediaan dana seperti itu akan membebani keuangan negara.

“Usulan agar mendanai saksi parpol tidak tepat karena salah satunya membebani APBN,” ujar Ray dalam sebuah diskusi bertajuk “Tolak Dana Saksi Pemilu Ditanggung APBN” di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (18/10/18).

Ray menjelaskan, saat pembahasan dana saksi ditanggung APBN pada UU Pemilu, pemerintah mengkalkulasi tak kurang dari Rp 10 triliun yang harus digelontorkan dalam satu putaran saja. Kemudian, ketika pembahasan tersebut, hampir mayoritas fraksi menyebut angka tersebut dinilai terlalu besar di tengah keuangan negara sedang rapuh.

Tak hanya itu, sambung Ray, mengeluarkan dana untuk para saksi dengan angka fantastis seperti itu juga akan melukai para korban bencana alam yang masih membutuhkan bantuan.

“Negeri kita kelimpungan. Bahkan dengan tangan terbuka akhirnya menerima sumbangan dari negara lain. Di dalam negeri, wakil rakyatnya malah berpikir menggunakan dana negara untuk keperluan dirinya sendiri. Apa yang ada di hati nurani dan pikiran wakil-wakil rakyat ini?” pungkasnya.[far]

Bagikan Ini :