Lucius Karus dari Formappi (tengah baju putih) dalam Diskusi Tolak Dana Saksi Pemilu di Jakarta (18/10/18)/ telusur.co.id

telusur.co.id – Usulan Komisi II DPR mengenai dana saksi dibiayai oleh Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN), dinilai janggal. Sebab, ketika pembahasan RUU Pemilu dimana DPR dan pemerintah sudah menyepakati dana saksi merupakan tanggung jawab paprol.

Demikian disampaikan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah diskusi bertajuk “Tolak Dana Saksi Pemilu Ditanggung APBN” di kantornya, Jakarta, Kamis (18/10/18).

“Komisi II DPR RI mengajukan usulan yang cukup janggal dan aneh,” ujar Lucius.

Lucius menilai, Komisi II ini sama sekali tidak konsisten dengan apa yang diputuskannya. Karena usulan itu sama sekali tidak mempunyai dasar atau pijakan yang kuat. Sehingga, gampang berubah-ubah sesuai situasi dan keadaan.

“Soal alasan pembiayaan saksi pada pemerintah, maka sesungguhnya mereka tak perlu menjilat ludah sendiri saat ini,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, tegas Lucius , sejak awal hendaknya parpol membuat hitung-hitungan termasuk mempersiapkan dana dari sumber legal untuk pemilu. Sebab, persiapan itu tidak bisa mendadak.

“Jika parpol sudah bekerja jauh-jauh hari mempersiapkan Pemilu 2019, maka pasti tak akan muncul usulan aneh seperti dana saksi ini,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :