Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali. FOTO: Humas PUPR

telusur.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dilaporkan ke Bawaslu RI.

Adalah Tim Advokat Nusantara yang akan melaporkan kedua menteri Joko Widodo itu.

Menurutnya, Luhut dan Sri selaku Pejabat Negara yang telah melakukan tindakan dengan menguntungkan dan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai peserta Pemilu dalam pertemuan di bali dengan International Monetary Fund disingkat IMF tertanggal 14 Oktober 2018.

Adapun dugaan pelanggaran itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 457 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Adapun dasar pelaporan tersebut karena Luhut dan Sri Mulyani pada tanggal 14 Oktober 2018 dalam pertemuan dengan IMF di Bali yang merupakan kegiatan kenegaraan, namun ditemukan dugaan adanya kampanye terselubung dengan mengarahkan Direktur IMF untuk berpose satu jari pada sesi foto yang disertai dengan ucapan Sri Mulyani ‘Jangan pakai dua, bilang not dua, not dua’.

Dan ucapan Luhut kepada Direktur IMF “No No No, Not Two, Not Two’.

“Karena dari itu kami mengadukan Luhut dan Sri Mulyani yang merupakan Pejabat Negara sedang bertugas kenegaraan memanfaatkan keadaan tersebut untuk menguntungkan dan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin,” demikian isi keterangan tertulis Tim Advokasi Nusantara yang diterima redaksi, Kamis (18/10/18).

(Baca: Bocor Suara Sri Mulyani Soal 2 Jari Untuk Prabowo)

Keadaan itu, dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang seharusnya dilarang dan secara hukum telah melanggar Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 457 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

“Sekiranya Bawaslu bertindak tegas terhadap Luhut &ldan Sri yang diduga telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan Hukuman Pidana Penjara 3 Tahun serta denda 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Selain itu Luhut dan Sri harus diberhentikan sebagai Menteri yang secara nyata dan jelas tidak netral dalam kegiatan pertemuan dengan IMF tersebut. [ipk]

Bagikan Ini :