telusur.co.id – Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing menilai persoalan mendasar sembilan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terletak Induvidu seorang ASN.

“Ketika masyarakat berurusan dengan pelayanan publik di instasi pemerintah, acapkali terjadi oknum ASN berperilaku seperti ‘tuan’, sekali lagi saya sebut seperti ‘tuan baginda raja’ yang ‘disembah’ dengan bawaan upeti. Sangat menyedihkan, mereka ini berperan sebagai pemilik instasi pemerintah, di mana mereka bekerja,” ucap dia Jumat (19/10/18).

Untuk melihat seorang oknum melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tuan, menurut Emrus sangat sederhana yaitu dengan memperhatikan gaya komunikasi oknum ASN dalam melayani publik, seperti penggunaan bahasa tubuh, cara memandang, gaya berdiri, tekanan suara, respon yang berbelit-belit dan sebagainya.

Hal itu, memperlihatkan posisi ASN lebih dominan dalam menentukan proses komunikasi pelayanan.

“Inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik di Indoensia. Padahal, sebenarnya sudah ada role model gaya komunikasi pelayanan publik yang baik seperti diperankan oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya menyarankan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar melakukan kajian yang mendalam terhadap pelayanan publik.

“Misalnya, seperti terhadap dua Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten/kota, yaitu yang masuk pada kategori baik (bagus) dan kategori yang belum memadai dari segi pelayanan publik yg bermutu,” jelas dia.

Disisi lain, dirinya juga mendorong Kemenpan RB merumuskan strategi komunikasi pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh menjadi pelayan publik dan berbasis pada IT. Bukan seperti “tuan kecil” yang harus dilayani sebagaimana yang diperankan oleh seorang bupati yang saat ini bermasalah di KPK.

“Sudahi dan hentikan perilaku ASN seperti ‘tuan baginda’ yang haus ‘disembah’. Masuklah dengan gaya komunikasi pelayanan prima dan sepenuh hati. Ingat, rakyat butuh pelayanan dari ASN yang digaji dengan pajak rakyat,” demikian Emrus.[far]

Bagikan Ini :