BPJS Kesehatan/Net

telusur.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit anggaran dan diakui Presiden Joko Widodo. Namun, bukannya memberikan solusi, Jokowi justru menyatakan seharusnya masalah Defisit BPJS kesehatan bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Sumarjati Arjoso mengatakan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berada di bawah koordinasi Presiden langsung.

“Sehingga kami memandang keluhan Presiden kenapa dirinya harus turun tangan sendiri untuk mengurusi defisit anggaran BPJS, sembari menyalahkan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan, merupakan respon yang misleading sekaligus menunjukkan jika Presiden tidak menguasai rantai tanggung jawab sistem jaminan kesehatan nasional,” kata Sumarjati melalui keterangannya, Jumat (19/10/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mempertanyakan kesanggupan Jokowi untuk membenahi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selama ini. Untuk masalah di BPJS Kesehatan saja, imbuh Sumarjati, Jokowi menyalahkan Menterinya.

“Bagaimana bisa masalah sistem jaminan sosial kita benahi jika Presiden sendiri tidak memahami undang-undang dan tata kelembagaan SJSN,” ujarnya.

Menurutnya implikasi masalah ini sangat serius. Karena Jokowi cuci tangan, kata dia. Mestinya Presiden memanggil Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS kesehatan agar berkoordinasi untuk bersama-sama melihat permasalahan dengan jernih dan mencari solusi yang terbaik untuk menjamin kesehatan rakyat.

“Bagaimanapun pelayanan kesehatan adalah tugas Kementerian Kesehatan, jadi dalam pelaksanaan tugas, BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan,” urainya.

Sementara ini banyak aturan BPJS kesehatan yang dimaksudkan untuk mengurangi defisit tapi berimplikasi negatif baik utk peserta maupun berbagai profesi kesehatan. (ham)

Bagikan Ini :