Koordinator Jubir Pasangan Prabowo Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. FOTO: Istimewa

telusur.co.id- Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan tanggapan mengenai divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia.

Lewat akun Twitter-nya, @Dahnilanzar, Jumat (19/10/18), awalnya Dahnil mentautkan pemberitaan dari dpr.go.id, yang menyebutkan sampai saat ini PT Inalum sebagai wakil pemerintah belum melakukan pembayaran terkait pembelian saham 51 persen Freeport.

Dalam pemberitaan itu disebutkan, pembayaran baru dilakukan usai masalah isu lingkungan diselesaikan. Atas hal tersebut, Dahnil mempertanyakan apakah Presiden Joko Widodo melakukan kebohongan publik atau tidak?

Padahal, kata Dahnil, dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2018 lalu, menyatakan jika pemerintah telah melakukan divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia.

Lantas, sambil mentautkan akun Arsul Sani, Dahnil mengatakan ternyata belum serupiah pun yang dibayar. Dan, hal itu akan menjadi berbahaya jika suatu negeri dikelola secara unga-ungalan.

“Presiden melakukan kebohongan Publik? Dalam pidato kenegaraan yg sakral 16/8/18 menyatakan pemerintah telah melakukan divestasi saham Freeport 51 Persen, @arsul_sani ternyata belum serupiah pun.bahaya sekali dg perangkat lengkap negeri dikelola ugal-ugalan,” cuit Dahnil.

Terkait cuitan Dahnil, politikus PPP sekaligus anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, memberikan tanggapannya. Asrul meminta proses akuisisi saham PT Freeport sebaiknya dibaca dengan dokumen-dokumen akuisisi hingga ‘closing terms‘. Dia meminta sebagai seroang intelektual, Dahnil tak lantas tergesa-gesa menyimpulkan berdasarkan informasi yang diterimanya, namun tidak utuh.

“1. Sbg intelektual, sy yakin Bung @Dahnilanzar sepakat menilai proses akuisisi saham Freeport seyogianya dg baca dokumen2 akuisisi, termsk closing terms-nya, agar bisa nilai bgmn tahapan akuisisi dilakukan. Intelektual tdk patut berkesimpulan berdasar sepotong berita pendek,” cuit Arsul lewat akun Twitternya @arsul_sani.

Lantas, Dahnil pun memberikan balasan terhadap uraian Arsul tersebut.

“Sebagai intelektual apalagi paham Hukum bang @arsul_sani paham betul bahwa divestasi dinyatakan “telah” dilakukan bila transaksi selesai. Sehingga tdk perlu melakukam propoganda yg cenderung membodohi, bang. Apalagi disampaikan dipidato kenegaraan, dan diulang dipublik,” cuit Dahnil.

Divestasi 51 persen saham yg akan dilakukan terhadap Freeport berasal dari dana hutang, itu pun belum tuntas prosesnya, namun dengan congkak menyebut “telah” mengambil alih Freeport,” sambungnya.

Melihat tanggapan Dahnil, Arsul juga langsung memberikan balasannya.

“Bung @Dahnilanzar tampaknya blm bisa bedakan melihat dr sisi Freeport & Pemerintah. Divestasi itu istilah untuk sisi Freeport. Kalo mau bicara dr sisi Pemerintah sbg pihak yg ambil saham adl akuisisi. Mohon dipahami dulu terminologi dasarnya dg benar,” cuit Arsul.

“Hayo…, pahami dg baik soal akuisisi saham Freeport ini dg baik, Bung @Dahnilanzar …

Agar intelektualitas kita terjaga… Berita pendek dibwh ini bisa jd pemahaman dasar..,” tambahnya.

Cuit terakhir Arsul tersebut, juga langsung ditanggapi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.

“Klaimnya ndak begitu bang. “Telah” begitu klaimnya. Dan jangan lupa dlm proses itu ada persyaratan lingkungan yg mesti dipenuhi, klo tdk yo batal. Jadi stop berakrobat merusak nalar sehat demi Propoganda “sudah ambil alih freeport” bang. Jujur itu penting bang,” cuitnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia, mengungkapkan hingga saat ini jika PT Inalum masih belum melakukan pembayaran sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51 persen saham Freepot.

Komisi VII DPR mengaku sangat kaget mendengar hal tersebut. Pasalnya, dalam Rapat Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Jokowi sudah menyampaikan bila Pemerintah telah menguasai 51 persen saham Freeport.

“Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” kata Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/10/18).[Far]

Bagikan Ini :