FOTO: Dok. Kemlu

telusur.co.id- Pengelolaan kepentingan publik dalam demokrasi bukan dominasi Pemerintah. Namun juga merupakan ruang partisipasi bagi masyarakat, termasuk Ormas Asing.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian Ruddyard, dalam acara Sosialisasi Ketentuan Pemerintah dan Direktori Ormas Asing, dilansir darin lama resmi Kemlu, Kamis (18/10/18).

Febrian juga meminta agar ormas asing mendukung pelaksanaan program Pemerintah. Febrian juga menyerahkan buku Direktori Ormas Asing 2018 kepada sejumlah peserta pertemuan sebagai simbol peluncuran publikasi tersebut oleh Kemlu kepada publik.

Adapun, materi buku tersebut berupa profil 76 Ormas Asing yang selanjutnya diuraikan dalam presentasi Direktur Sosbud Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemlu, Kamapradipta Isnomo. Dijelaskannya juga tentang proses perizinan ormas asing dan sejumlah catatan kegiatan Tim Perizinan dalam satu tahun terakhir.

Kegiatan peluncuran buku tersebut selanjutnya disambung dengan acara sosialisasi ketentuan mengenai ormas asing. Kemenkopolhukam membawakan materi dengan topik urgensi pengelolaan ormas asing dalam pembangunan politik, hukum, dan keamanan sementara narasumber dari Kementerian Keuangan memaparkan mengenai hal-hal dan fasilitasi pajak untuk ormas asing. Adapun narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jakarta memaparkan mengenai format pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Kemlu secara reguler menyelenggarakan kegiatan peluncuran buku Direktori Ormas Asing dan sosialisasi mengenai berbagai ketentuan Pemerintah Indonesia mengenai Ormas Asing. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah Ormas Asing yang beroperasi di Indonesia dan berbagai Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Ormas Asing. Penyelenggaran kegiatan tersebut merupakan refleksi komitmen Kemlu, selaku Koordinator Tim Perizinan Ormas Asing, untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi kebijakan Pemerintah.[Ham]

Bagikan Ini :