Karyono Wibowo/telusur.co.id

telusur.co.id – Penggunaan uang negara untuk dana saksi dalam Pemilihan Umum 2019, diyakini dapat mengurangi korupsi.

Keyakinan itu datang dari pengamat Politik yang juga Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo kepada telusur.co.id, Sabtu (20/10/18).

Disampaikan Karyono, dari awal dirinya mendorong agar biaya saksi dibayar menggunakan uang negara. “KPK kan juga mengusulkan supaya anggaran untuk partai itu ditingkatkan. Kenapa begitu? Karena partai selama ini dalam mengumpulkan dana, yang terjadi adalah banyak korupsi di mana-mana, korupsi proyek sana sini,” kata Karyono.

Memang, kata dia, dengan pembiayaan partai yang ditingkatkan anggarannya seperti pembayaran dana saksi ditanggung oleh negara akan membebani APBN. Namun, hal itu bisa direalokasikan kembali.

“Jadi, dengan adanya penambahan dana partai, misalnya biaya saksi yang ditanggung oleh negara, itu diharapkan bisa mengurangi setidak-tidaknya tingkat korupsi,” kata dia.

Di sisi lain, partai politik juga harus sadar diri untuk menekan kadernya agar tidak lagi melakukan korupsi.

Meski demikian, dia mengakui beban dana saksi yang akan ditanggung negara akan sangat besar. Mengingat banyaknya jumlah TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun menurutnya, hal itu lebih baik, ketimbang uang negara habis dikorupsi.

Terpenting, kata dia, adalah setelah negara menaikkan dana partai melalui pembiayaan dana saksi, partai harus melakukan koreksi diri.

“Karena kan alasannya kan cost politik mahal, sehingga terjadi korupsi. Makanya kan KPK mengusulkan itu juga, agar anggaran partai dinaikkan.” [ipk]

Bagikan Ini :