telusur.co.id – Pasca tertangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kasus gratifikasi perizinan mega proyek Meikarta yang mencapai Rp13 miliar membuka celah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga menerima aliran uang suap dari petinggi Meikarta Bili Sindoro.

Demikian dikatakan Ketua Aliansi Gerakan Bekasi Bersih (GBB), Muhammad Abi Rasyid kepada telusur.co.id di Bekasi, Jumat (19/10/18).

Pasalnya, kata Abi Rasyid, dari Rp13 miliar hasil kesepakatan untuk pelicin perizinan, sudah Rp7 miliar uang yang dikeluarkan pihak Meikarta yang diberikan secara bertahap.

Nahasnya, pada hari Minggu (14/10/18), mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Sebanyak 9 pejabat Pemda Bekasi dan satu orang dari pihak Meikarta ditangkap KPK dengan barang bukti uang sebesar Rp1 miliar.

“Pertanyaannya apakah uang sebesar Rp7 miliar tersebut mengalir ke kantong oknum-oknum DPRD. Pertanyaan ini seperti bola salju yang terus menggelinding, dan semakin lama semakin besar,” kata Abi Rasyid.

Bahkan, lanjut Abi Rasyid, Ketua LSM SNIPER Gunawan sudah melaporkan dugaan jual-beli proyek oleh oknum DPRD ke KPK.

Selain itu, Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI), Budiarta menyatakan, oknum anggota DPRD sangat leluasa meminta proyek di dinas Pemkab Bekasi.

“Silahkan KPK tunjukan tajimu di Bekasi,” pinta Budiarta pada profil medsos Facebook miliknya.

Muhammad Abi Rasyid meyakini kalau pernyataan LSM dan Ketua AKSDAI ini sangat mendasar dan berbasis data, karena bersentuhan langsung terhadap profesinya masing-masing.

“Mereka berdua tidak akan berani menyatakan hal-hal sensitif seperti ini dihadapan publik tanpa pedoman aturan dan basis data yang memadai,” ujarnya.

Untuk itu, aliansi Gerakan Bekasi Bersih (GBB) mengajak seluruh elemen masyarakat, baik buruh, petani, mahasiswa, pemuda untuk ikut hadir mengepung kantor DPRD Kabupaten Bekasi pada Senin-Selasa, 22-23 Oktober 2018.[far]

Bagikan Ini :