Ilustrasi/Net

telusur.coid- Satu bulan terakhir kampanye masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para peserta Pemilu. Hal tersebut lantaran, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tidak mempunyai kejelasan aturan yang detail.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jerry Sumampouw di Jakarta, Minggu (21/10/18).

“PKPU tentang kampanye masih banyak kelemahan. Tak ada aturan definisi jelas, tegas mengenai kampanye. Maksud saya, kalau tidak ada kejelasan aturan ini, akan terjadi terus (pelanggaran),” tegas Jerry.

Jerry menyoroti pemasangan iklan kampanye di media massa. Berdasarkan ketentuan, pemasangan dilakukan hanya selama 21 hari jelang masa pemungutan suara atau pada 24 Maret-13 April 2019.

Namun, dua koran nasional, memasang iklan kampanye memuat foto pasangan Cappres-Cawapres nomor urut satu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kemudian, juga terpampang nomor urut satu yang sudah menggambarkan citra diri paslon.

“Ada gambar paslon, nomor urut itu cukup mengatakan ini kampanye dan menggunakan kampanye yang tidak diizinkan. Saya menilai itu sudah iklan kampanye,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Jerry juga menyinggung mengenai ketidaktertiban peserta pemilu memasang alat peraga kampanye (APK). Menurut dia, hal tersebut karena tidak ada aturan yang jelas dan tegas membuat peserta pemilu terutama calon anggota legislatif terkesan bebas memasang APK di sudut-sudut jalan.

Akibatnya, peserta pemilu kebingungan apakah boleh atau tidak memasang APK. Padahal, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan penindakan di beberapa tempat.

“Ada kebingungan pengaturan APK. Aturan sudah ada, ada wilayah tafsir bebas. Sekarang agak campur baur siapa pemasang APK ini,” imbuh dia.

Dijelaskannya, adanya sejumlah permasalahan pada masa satu bulan kampanye itu, merupakan masalah utama. Jika aturan tidak diperjelas, maka dikhawatirkan akan kembali timbul kebingungan dari peserta pemilu dan munculnya persoalan.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan agar KPU membuat aturan secara jelas mengenai kampanye supaya tidak muncul ‘keributan’ akibat perbedaan pendapat mengenai aturan.

“KPU buat aturan jelas tentang kampanye. Kalau tidak ribut terus urusi begituan. Aturan membingungkan ada kampanye difasilitasi KPU. Kampanye kewajiban peserta pemilu,” tandasnya.[Ipk]

Bagikan Ini :