Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno/Istimewa

telusur.co.id- Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi santai terkait kritik yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti. Menurut dia, Susi tak perlu menanggapi sesuatu dengan marah-marah.

“Kita woles-woles ajalah, jangan marah marah,” ujar Sandi di Jakarta, Minggu (21/10/18).

Sandi sebelumnnya mendapat kritikan dari Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Awalnya, Sandi mendapat keluhan dari para nelayan di Indramayu, Jawa Barat.

Kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Ketua Koperasi Mina Sumitra, Darto mengaku kesulitan dalam hal mengurus SIPI. Tak hanya itu, Darto juga mengeluhkan lamanya proses pengurusan SIPI, dan berdampak pada aktivitas nelayan di Indramayu.

“Ketua koperasi nelayan meminta ke kita adanya perubahan regulasi terkait pengurusan SIPI. Keluhannya memang soal SIPI, karena prosesnya lama. 2019 nanti kita akan permudah pembuatan SIPI,” imbuh Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, Ketua Koperasi Mina Sumitra itu juga menyampaikan jika selama ini nelayan Karangsong mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Mendapat keluhan seperti itu dari nelayan,  Sandi memastikan dan berjanji jika dirinya terpilih pada Pipres 2019 nanti, akan mempermudah proses pembuatan SIPI.

“Saya sudah berbicara dengan nelayan dan juragan kapal, termasuk soal SIPI dan hasil tangkapan ikan. Karangsong ini menyumbang 62 persen perikanan di Jawa Barat. Ini luar biasa yang harus dikembangkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti menuturkan, pihaknya sejak 7 November 2014 lalu, sudah membebaskan semua izin-izin kapal di bawah 10 gross ton (GT). Izin untuk 10 GT hingga 30 GT, kata Susi, izinnya tidak ada di kementerian, tapi ada di provinsi.

Lagi pula, lanjut Susi, Kapal di atas 30 GT 70 GT penghasilannya sudah di atas Rp 10 miliar. Dan, di atas 100 GT pasti Rp 15 miliar ke atas. Oleh sebab itu, Susi meminta sandi tak asal bicara tanpa ada data yang jelas.

“Jangan asal ngomong dulu. Belajar dan baca Undang-Undang Perikanan, baru berkomentar. Saya tidak suka isu sektoral ekonomi perikanan dibawa ke ranah politik. Saya marah dan ini sudah diingatkan,” kesal Susi.[Ipk]

Bagikan Ini :