Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Kementerian Koperasi dan UKM. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Hekal mengatakan, fokus dan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor koperasi dan UKM masih jauh dari janji politiknya. Hal tersebut dapat di lihat dari minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk kementerian yang bersinggungan dengan ekonomi kerakyatan.

“Fokus pemerintah pada koperasi, saya lihat agak kurang. Peningkatan -peningkatan yang dilakukan dengan anggaran sebesar itu (PAGU Anggaran Kemenkop dan UKM untuk tahun 2019 sebesar Rp 961.432.185.000.00) menurut saya kurang efektif,” ujar Hekal saat Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Ruang Komisi VI DPR, Senayan, Senin (21/10/18).

Hekal menjelaskan, anggaran sebesar Rp 961.432.185.000.00 tentu tidak akan maksimal membina dan menumbuhkembangkan koperasi dan UKM. Karena, masyarakat tak diberikan kemudahan fasilitas permodalan.

“Anggaran 961 miliar itu memang sangat sedikit sekali. Dan kami prihatin konsen pemerintah ini kurang terlalu serius dalam perbaikan dan pengembangan koperasi kedepan,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Slamet, menilai, minimnya anggaran yang dikucurkan kepada Kemenkop kemungkinan karena kondisi keuangan negara sedang kurang baik.

“Ya tentunya. pasti sudah dihitung (alokasi anggaran tersebut), Mungkin kondisi keuangan negara memang sedang harus berhemat, Jadi semuanya kan mengalami pengurangan itu,” katanya.

Namun demikian, Slamet tak mempersoalkan minimnya anggaran tersebut. “Secara prinsip anggaran itu, berapapun itu, selama memberikan kesejahteraan pada rakyat itu tidak ada masalah,” katanya.

“Tetapi kalau dalam perjalannya walaupun kecil tapi kalo memberikan manfaat kan bagus,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyoroti anggaran sebesar Rp 14.500.000.000 yang dikucurkan pemerintah untuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Sebab, selama ini masyarakat menganggap Dekopin tak memberikan manfaat.

“Disaat negara sedang kesusahaan uang, tentu yang dimaayarakat dirasa kurang memberikan manfaat kenapa harus dipertahankan. Sekecil apapun itu anggarannya, itu adalah uang rakyat yang harus bisa memberikan manfaat dan dipertanggung jawabkan,” katanya

Oleh kerena itu, keberadaan Dekopin bakal dievalusi. “Kita sedang dalam penggodokan di RUU perkoperasian. Apakah nanti tetap satu bagian atau negara tidak usah memberikan subsidi, Itu paling fair,” katanya.

Sekedar informasi, Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 sebanyak Rp 961.432.185.000.00 untuk ditetapkan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Anggaran Rp 961.432.185.000.00 mencakup lima program yang telah dicanangkan Kemenkop dan UKM, termasuk juga untuk anggaran DEKOPIN dengan nilai sebesar Rp 14.500.000.000.00.[Ham]

Bagikan Ini :