Fadli Zon/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon mempertanyakan alasan pemerintahan Jokowi yang akan menggelontorkan dana untuk kelurahan pada tahun 2019.

“Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kalau kita setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu di treatment-nya sama. Kenapa baru sekarang? Kita kalau dari dulu lebih setuju lagi,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/10/18).

Wakil Ketua DPR ini menegakan, seharusnya alokasi dana untuk kelurahan ini dilakukan ketika pembahasan undang-undang desa. Karena, Gerindra memandang, antara desa dan kelurahan ini memang tengah terjadi kesenjangan.

“Memang terjadi sekarang ini kesenjangan lah, ada dana desa tetapi yang berstatus sebagai kelurahan tidak mendapat porsi yang proporsional. Jadi kalau kami melihat ya kenapa tidak dari dulu? Itu aja,” ungkapnya.

Fadli berharap, rencana mengalokasikan dana keluruhan ini bukan untuk tujuan atau kepentingan politik menjelang Pemilu dan  Pilpres 2019.

“Jangan sampai ini karena hanya untuk kepentingan politik sesaat, tetapi pada prinsipnya kita menyetujui dana kelurahan itu dari dulu seharusnya, disamakan dengan dana desa,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Fadli, rencan ini diharapkan bukan bagian dari pencitraan Presiden Joko Widodo.

“Ya kalau sekarang kan orang menilai pencitraan jadi sangat mudah, karena memang di tahun politik dan di saat-saat memang menjelang pemilu legislatif dan presiden,” tandasnya.

Diketahui, tahun depan  pemerintah tak hanya menggelontorkan dana desa, namun  juga akan mengeluarkan program dana kelurahan

“Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan,” ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/2018), seperti dikutip dari siaran Biro Pers Setpres.

Program baru itu, lanjut Jokowi, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.

“Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat,” lanjut Presiden.

Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran.

“Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ungkapnya. (ham)

Bagikan Ini :