telusur.co.id – Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik, Haris Rusli Moti mengungkapkan, berkaca dari kasus reklamasi dan Meikarta, pemerintah Indonesia tak bisa menangani investor.

Menurutnya, ada semacam shadow government atau pemerintah bayangan yang selama ini berdiri mengangkangi konstitusi bangsa ini.

“Yang mengatur pejabat, maupun menentukan arah, serta Undang-undangnya. Ini hanya cermin saja dari situasi negara kita saat ini,” kata Haris ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (22/10/18).

Dikatakannya, yang dimaksud shadow government ini adalah, ada orang kaya, yang memiliki banyak modal, yang membeli kebijakan pemerintah, lalu kebijakan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan usaha para pemilik modal tersebut.

Pasalnya, pejabat pemerintahnya, dalam sistem pemilu langsung seperti sekarang ini, membutuhkan dana besar untuk pileg, pilpres, dan pilkada.

“Akhirnya terpaksa harus menjual diri kepada para pengusaha ini dengan harga yang sangat murah menurut saya,” tambahnya.

Karenanya, kata dia, dalam kasus Meikarta ini, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan harus diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena kan dia sebagai pejabat pemerintah itu bisa diduga menyalahgunakan kewenangan dan bisa juga mendapatkan gratifikasi dari kehadiran dia di sana,” terangnya.

“Jadi wajar saja kalau ada desakan dari kami, kemarin ke KPK meminta bahwa selain James Riady, Luhut Pandjaitan sebagai Menko Maritim yang datang ke tempat meikarta itu, dipanggil dan diperiksa dimintai keterangan oleh KPK,” pungkasnya. (ham)

Bagikan Ini :