telusur.co.id – Partai Gerindra meminta pemerintah terlebih dahulu membuat payung hukum jika ingin mengalokasikan dana untuk kelurahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Karena, hanya dana desa yang sudah memiliki landasan hukumnya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro kepada wartawan, Senin (22/10/18).

“Dana kelurahan itu nggak ada nomenklaturnya, nggak ada dasar hukumnya. Yang ada itu kan undang-undang desa. Nah, makannya ada yang namanya dana desa,” kata Nizar.

Dijelaskan Nizar, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tenta Desa, jumlahnya dana desa itu sebesar 10 persen dari jumlah dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Kalau dana keluruhan itu dasarnya apa? Karena undang-undang itu nggak ada mewajibkan pemerintah untuk memberikan dana kelurahan,” tegasnya.

Kemudian, tutur Nizar, filosofi dari dana desa ialah agar ada keseimbangan antara desa dan kelurahan. “Biar disparitas antar desa dengan keluruhan agar tidak terlalu jauh seperti angka kemiskinan, angka buta huruf dan pendidikan dan kesehatan,” imbuh dia.

“Kalau sekarang pemerintah memberikan dana keluruhan, itu tujuannya secara regulasi tidak jelas dan multiplayer effectnya adalah untuk kepentingan politis,” tandasnya.

Diketahui, tahun depan pemerintah tak hanya menggelontorkan dana desa, namun  juga akan mengeluarkan program dana kelurahan

“Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk di kota, ada yang namanya anggaran kelurahan,” ujar Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja di Bali, Jumat (19/10/18), seperti dikutip dari siaran Biro Pers Setpres.

Program baru itu, lanjut Jokowi, dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan. “Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah, tahun depan dapat,” imbuh Presiden.

Tahun depan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan terkait operasional dana desa yang mengatur penggunaan dan fungsi dana desa agar semakin tepat sasaran.

“Sebentar lagi akan kita revisi peraturan pemerintahnya, baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen. Nanti akan kita putuskan,” ungkapnya. (ham)

Bagikan Ini :