Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil/telusur.co.id

telusur.co.id – Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat itu akan memanggil sejumlah staf terkait proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jabar.

Mereka yang dipanggil nantinya, yang pernah memberikan rekomendasi pertimbangan tata ruang atas permintaan Bekasi terkait proyek yang kini bermasalah di KPK.

“Setelah itu (data-data) didapat, barulah kita memberikan sebuah pandangan,” kata Ridwan di dedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (22/10/18).

Berdasarkan informasi yang ia dapat, peran Pemprov Jabar adalah memberikan rekomendasi pertimbangan tata ruang yang bisa digunakan di kawasan tersebut.

Gubernur sebelumnya, Ahmad Heryawan, hanya memberikan rekomendasi penggunaan lahan 85 hektare. Dengan begitu, pemohon proyek bisa mengajukan izin berikutnya, yang harus diurus adalah analisis mengenai dampak lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dirinya tidak mau berspekulasi terkait perizinan mana yang melanggar aturan dalam dugaan kasus suap yang membelit Bupati Bekasi.

“Saya kira kalau lihat kasusnya belum clear apakah terjadi penyalahgunaan prosedur tata ruang atau izin. Izinnya kan ada banyak, ada Amdal, IMB. Jadi si suapnya itu berada di proses yang mana,” kata Ridwan.

Seluruh proses administrasi Meikarta, kata dia, terjadi di kepemimpinan gubernur yang lama.

“Sebagai gubernur baru, saya belum berpengetahuan secara mendalam terkait yang namanya Meikarta yang memang sejak Pilkada isunya melebar ke sana ke sini,” kata dia yang berjanji segera menyampaikan segala informasi rekomendasi Meikarta.

akan memanggil pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang terkait dalam perizinan proyek Meikarta akan diminta memaparkan dokumen pelaksanaan.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin bersama delapan orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, sebelum 1×24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Senin malam, 15 Oktober 2018.

Neneng Hassanah Yasin disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. [ipk]

Bagikan Ini :