Prof.Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH (Ahli Hukum) | Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH

Rektor Universitas Muhamadiyah Jakarta

 

Penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan.

Dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahannya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya pemilik akun tersebut hanya ingin menuliskan apa yang dia pikirkan pada status akun jejaring sosial yang dia miliki. Namun, seseorang sering lupa bahwa kata-kata yang dituliskannya tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang juga memiliki akun jejaring sosial tersebut.

Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunanya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.
Media internet adalah media yang tidak mngenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan.

Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama. Sesuai dengan namanya WWW, yaitu World Wide Web, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk kewilayah jurisdiksi negara lain. Tentu saja akan terjadi pertentangan, seperti yang dikatakan diatas, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Jika pada zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream adalah pers yang berizin, sedangkan pada saat ini pers tanpa izin, karena di Indonesia kewajiban mempunyai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) telah dihapuskan.

Masyarakat sekarang ini bisa membuat sebuah berita dan menulis di situs atau blog milik pribadi, atau diakun media sosial yang jika dilihat materi dan substansinya bisa lebih baik dari berita berita di media mainstream. Kurangnya pengetahuan di masyarakat dan faktor kemalasan mencari tahu kebenaran suatu berita membuat penyebaran hoax terjadi sangat cepat. Umumnya masyarakat saat ini amat sangat minim memiliki minat membaca. Bagi mereka cukuplah membaca judul dan paragraf pertamanya saja mereka sudah mendapatkan inti dari berita tersebut. Hal ini juga didukung dengan format berita daring, dimana portal berita yang paling banyak dibaca adalah berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea atau paragraf saja, bahkan penyajiannya cenderung tidak lengkap. Tulisan ini bermaksud menguraikan bagaimana kontelasi hukum pidana mengenai berita bohong (Hoax)

Pengaturan Berita Palsu (Hoax)

Hoax sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga hoax yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini hoax. Jika sebelumnya hoax ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka hoax sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pertama, mengenai tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan Hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Kedua, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Apabila dikaitkan dengan Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak Pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak Pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai berikut :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsur melawan hukum yang objektif
e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa dikatakan bahwa penyebaran Hoax atau kabar bohong melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur : Setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax.

Kesalahan Dengan Sengaja,dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.

Melawan hukum: tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.

Perbuatan: menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta. Objek: berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru).

Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagianya.

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Sanksi pidana pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap PihakPihak Terkait Penyebaran Berita Palsu atau Hoax menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan pidana lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan sebagaimana terurai dalam Pasal 28 jo pasal 45 A.

Jika pasal 28 jo pasal 45 A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Dalam pasal 27 ayat ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan perjudian,dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan pada ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1946 pasal 14 ayat 1 pelaku penyebaran berita/pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dipidana dengan hukuman penjara setinggitingginya 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan dalam ayat (2) pelaku yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun. Dalam pasal 15 penyebar kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Sedangkan dalam pasal 311 dan 378 KUHP masing-masing diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau hoax yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami pembahan menjadi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau hoax juga dijabarkan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan 15. Lebih khusus, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga daat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (hate speech).

Dengan semakin pesat perkembangan teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan bam yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan (share/forward) berita bohong tersebut.[***].

Bagikan Ini :