Penanda tanganan MOU antara Ditjen Bea-Cukai dan Ditjen Pajak tentang pengawasan Ekspor Pertambangan Kalsel/Achmad Juhriansyah

telusur.co.id-Dua direktorat di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta Direktorat Jenderal Pajak di Kalimantan Selatan mengawasi pabean dan pajak dari hasil pengiriman atau ekspor batu bara yang dilakukan perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan.

Pengawasan berupa penggalian potensi penerimaan berupa pabean dan pajak ekspor batubara ini diperkuat dengan dilakukannya tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Hary Budi Wicaksono dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Cucu Supriatna di atas kapal Bea Cukai 30003 saat melintasi kawasan Taboneo perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, Kamis (25/10) sekitar pukul 12.30 wita.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Hary Budi Wicaksono, penandatangan MoU ini sebelumnya pernah dilakukan pada awal Januari 2018 yang lalu dan sekarang diperkuat supaya pendapatan pabean dan pajak dari hasil ekspor pertambangan di Kalimantan Selatan dapat mencapai target sekitar 450 miliar rupiah sebagai tambahan penerimaan negara hingga akhir tahun 2018 mendatang.

“MoU ini sebagai salah satu upaya untuk mengawasi kepabeanan dan perpajakan ekspor batu bara yang dilakukan diwilayah Kalimantan Selatan sehingga bisa optimal dan bisa sebagai penerimaan Negara,” ujar Hary Budi Wicaksono.

Hary Budi Wicaksono menambahkan,sejak awal melakukan pengawasan sejak bulan Januari 2018, sebanyak 155 miliar rupiah telah masuk ke kas negara sebagai pendapatan dari hasil ekspor batu bara yang dilakukan beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

“Pengawasan untuk penambahan penerimaan negara ini pun telah menjadi Pilot Project oleh pihak Kementerian Keuangan supaya daerah- daerah yang mempunyai pertambangan bisa juga melakukannya,” tambah Wicaks (sapaan akrab Hary Budi Wicaksono,red).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Cucu Supriatna menyatakan bahwa pihak nya sangat bersyukur pelaksanaan MoU untuk pengawasan hasil ekspor batu bara terus berjalan dan mendapatkan respon positif dari perusahaan pertambangan karena banyak penggalian potensi penerimaan negara berupa pajak bisa ditarik sehingga bisa masuk sebagai kas negara.

“Dari MoU ini banyak potensi pajak bisa ditarik, seperti Pajak Penerimaan Hasil (PPh) pasal 22 lokal dan PPh pasal 21 pribadi atau perseorangan sebagai pengusaha pemilik Ijin Usaha Produksi Operasi Produksi (IUP OP) tambang yang semua nya harus diawasi supaya semua nya masuk dalam isi MoU ini,” papar Cucu Supriatna.

Cucu Supriatnajuga menyampaikan bahwa  adanya sinergisitas antara dua direktorat dibawah Kementerian Keuangan ini diharapkan kedepannya ada mendapat dukungan dari berbagai pihak diantara nya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian hingga Pelindo.

“Mudah-mudahan pihak lain juga bersinergi sehingga pendapatan bagi negara terus bertambah karena masuk sebagai kas negara dan itu semua dikembalikan ke masyarakat untuk dinikmati melalui berbagai macam proyek yang akan dilaksanakan dan membuat masyarakat sejahtera,” pungkas Cucu Supriatna. (Achmad Juhriansyah)

Bagikan Ini :