Anggota Fraksi dan Wakil Ketua MPR RI dari Golkar Mahyudin (kiri) dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun(kanan). Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menilai setiap negara memiliki ciri-ciri sistem demokrasi sehingga demokrasi yang di jalankan bisa sejalan dengan harapan. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, menurut Mahyudin menganut pada Pancasila yang tertuang pada sila ke empat.

“Sehingga, dari sistem inilah menghadirkan lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR,” ucap dia dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/18).

Lebih lanjut dikatakan politisi Partai Golkar, dalam demokrasi, semua rakyat mempunyai hak yang sama sehingga Pemilu merupakan sarana yang bagus untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Namun,¬†sistem demokrasi langsung lewat Pemilu dirasa tak optimal bila dalam masyarakat kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan sangat memungkinkan terjadinya money politic. “Money politic itu bisa berupa barang, bisa berupa uang”, ujarnya.

Dari money politik yang terjadi membuat lahir pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas. Disebut pemimpin yang terpilih lewat Pilkada adalah orang-orang yang cenderung punya modal. “Yang bagus bisa kalah karena tak punya modal”, ungkapnya.

Untuk menghindari itu semua, pria asal Kalimantan itu menyarankan pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Hal demikian pernah terjadi di masa Orde Baru namun Mahyudin mengakui pada masa itu ada kerancuan sebab ada unsur eksekutif di DPRD. “Pada masa itu ada Fraksi ABRI (TNI/Polri)”, ujarnya.

Saat ini, dirinya melihat kondisi DPRD lebih bagus. Oleh karenanya, pemilihan kepala daerah baiknya dikembalikan ke DPRD, meskipun dirinya mengakui tak ada jaminan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD bebas money politic namun akan lebih memudahkan pengawasan.

“Pilkada lewat DPRD bisa saja nanti anggotanya langsung diawasi KPK”, tegasnya.[]

Bagikan Ini :