Ketua Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, Lampung, Abdurachman Sarbini (tengah) menuntut hak ulayat.

telusur.co.id – Ketua Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, Lampung, Abdurachman Sarbini berharap pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan sengketa penggunaan lahan perkebunan tebu di tiga kecamatan dan satu kabupaten di Provinsi Lampung.

Harapan itu, menurut Abdurachman, karena kasus ini sudah lama terkatung-katung dan tidak ada kejelasan dari pemerintah. Karena itu, Abdurachman berharap betul kepada Presiden untuk menuntaskan sengketa lahan ini.

“Hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menyelesaikan sengketa, dan masalah dengan hak ulayat adat Megow Pak serta kompensasinya,” harap Abdurachman Sarbini, di Jakarta, Kamis (25/10).

Dia yakin Presiden akan mendengarkan curhatan dan keluhan rakyatnya terutama rakyat yang berada di Tulang Bawang, Lampung.

Abdurachman yang tergabung di dalam masyarakat adat yang tergabung dalam Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, Lampung, menyebutkan masyarakat adat Megow Pak mengklaim memiliki tanah hak ulayat seluas kurang lebih 124.000 hektare di Kecamatan Menggala, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Taladas dan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Terkait dengan kompensasi, dijelaskan Abdurachman, Lembaga Adat sudah melaporkan permasalahan tersebut ke sejumlah pihak. Di antaranya Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, Ombudsman RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian, DPR, DPD RI, Dewan Pertimbangan Presiden, hingga Komnas HAM. Namun, belum ada tanggapan.

Dijelaskan Sarbini, permintaan penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dilakukan berdasarkan sejumlah amanat konstitusi. Diantaranya seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3).

Kemudian Ketetapan MPR No IX Tahun 2001 Pasal 5 huruf J, Keputusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. (ham)

Bagikan Ini :