Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin. FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui jika tenaga kerja bersertifikasi itu sangat rendah atau sedikit. Padahal, pemerintah sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di kantornya, Jakarta, Kamis (25/10/18).

Dijelaskan Syarif, pada tahun lalu, jumlah tenaga kontruksi Indonesia itu mencapai 8.136.636 orang. Dari jumlah tersebut 5,98 juta diantaranya merupakan lulusan SD hinga SMA, sisanya lulusan Perguruan Tinggi.

Jumlah tenaga yang telah memiliki sertifikat hanya 485.000 (5,9 persen) dari tenaga kerja konstruksi secara keseluruhan. Rinciannya, kata Syarif, sekitar 333.000 atau 68,7 persen merupakan tenaga kerja terampil, 151.000 orang atau 31,3 persen adalah tenaga kerja ahli.

“Yang pertama adalah dari sisi pendidikannya. Yang kedua adalah pengalaman kerjanya. Dasar itulah yang membedakan kalau tidak mempunya sertifikat,” kata Syarif.

Selain itu, menurut Syarif, SDM itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan infrastuktur.

Karenanya, kedepan, PUPR akan berfokus untuk mengembangkan dan mendorong penguatan SDM melalui sertifikasi tenaga konstruksi. Bahkan, tak tanggung-tanggung dari usulan pagu indikatif sebesar Rp 558 miliar yang diterima Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagian besarnya bakal dipakai untuk membiayai sertifikasi SDM.

“Saat ini (anggaran) kita coba dominasi dengan (sertifikasi) SDM,” paparnya.[Ham]

Bagikan Ini :