Koordinator Gusdurian, Alissa Wahid

telusur.co.id – Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, angkat bicara soal maraknya pemberitaan terkait pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang diklaim pihak GP Ansor sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut beberapa waktu lalu.

Alissa mengatakan, pihak kepolisian atau penegak hukum harus bertindak dan menyelesaikan masalah ini dengan tuntas.

“Kita serahkan saja pada polisi, karena ini adalah negara hukum, biarkan proses penyelidikannya berlangsung, dan untuk mendapatkan gambaran kasusnya lebih komprehensif, karena ini Indonesia, karena ini tahun politik. Ini tahun politik jadi kita perlu tahu informasinya lebih lengkap,” kata Alissa di Yogyakarta, Jumat (26/10/16).

Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu juga mendorong pihak kepolisian agar bekerja berlandaskan konstitusi, mengikuti hukum yang berlaku, dan jangan terlalu terbawa oleh aspek politik.

“Menurut saya sekarang saatnya polisi itu betul-betul mengandalkan pada konstitusi. Udah, mengikuti konstitusi sajalah, mengikuti hukum. Pidana itu ada mejanya, ada itikad jahat, ada aturannya, ya sudah ikutin aturannya itu saja. Jangan terlalu terbawa dengan aspek politik, karena ini adalah tahun politik semua akan digiring ke politik,” bebernya.

Terkait polemik apakah bendera yang dibakar itu adalah bendera HTI, Alissa dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah bendera HTI.

“Itu jelas bendera HTI toh, nggak ada bendera tauhid. Itu bendera HTI, gak ada yang namanya bendera tauhid,” selorohnya.

Alissa juga mengatakan, perisitiwa ini adalah sebuah sebuah momentum untuk mengembalikan Islam ke jalur yang benar lagi, seperti sebelum-sebelumnya.

“PR-nya itu adalah mengembalikan Islam wassatiyah (moderat) sebagai mainstream Islam Indonesia. Jadi dari dulu yang namanya orang Islam di Indonesia itu kan lebih banyak dipraktekkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Islam yang hidup di tanah heterogen,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa kelompok-kelompok Islam yang tidak ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu menawarkan cara berfikir eksklusif, merasa mereka mayoritas sehingga lebih berhak. “Kelompok-kelompok inilah yang harus dilawan dan patut diwaspadai,” tukasnya. (ham)

Bagikan Ini :