Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti/Net

telusur.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan sikap pemerintah kabupaten Samosir dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta masyarakat yang tidak melindungi ketiga anak korban, tetapi malah melakukan diskriminasi, memberhentikan dari sekolahnya dan bahkan akan di kucilkan dengan cara ditempatkan di hutan Parlilitan.

Begitu disampaikan Komisioner KPAI, Retno Listiarti dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/10/18). Menurutnya, sikap Pemerintah Daerah yang tidak melindungi Ketiga anak tersebut merupakan tindakan pelanggaran hak anak dan Hak Asasi Manusia.

“Ketiga anak korban tersebut adalah H (11) SA (10) dan S (7) yang diketahui masyarakat terpapar HIV/AIDS dari kedua orangtuanya. Sikap warga Desa Nainggolan yang memberikan batas waktu paling lambat 25 Oktober untuk ketiga anak tersebut meninggalkan desanya, merupakan sikap yang tidak berpresfektif anak dan melanggar hak-hak anak hanya karena factor pemahaman yang minim tentang penyakit dan penderita HIV/Aids,” ucap dia.

Seharus kata Retno, masyarakat memberikan perlindungan bagi ketiga anak korban tersebut. Apalagi, KPAI menyayangkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Samosir beserta OPD terkait dan perwakilan pengasuh dan pendamping ketiga anak korban menghasilkan kesepakatan yang tidak tepat dan melanggar hak-hak anak.

“Pertama KPAI menilai bahwa Keputusan wakil Bupati Samosir beserta OPD terkait untuk pendidikan ketiga anak penderita HIV melanjutkan pendidikan homeschooling adalah kebijkan yang tidak tepat dan berpotensi kuat melanggar hak-hak anak,” ucap dia.

Dijelaskan dia, pengusul homeschooling tidak memahami bahwa system ini membutuhkan pendampingan dan peran orang tua, sementara ketiga anak tersebut sudah tidak memiliki orangtua.

“Pada homeschooling, orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pendidikan anak,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Retno, pihaknya mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah kabupaten Samosir, dan masyarakat melindungi serta memenuhi hak-hak dasar ketiga anak korban penderita HIV tersebut sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 9.1.a. Setiap Anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,” imbuhnya.

“Pasal 59.g. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak (Anak Dengan HIV/AIDS) Pasal 67.C. Perlindungan khusus Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi,” tambah dia.

KPAI juga kata Retno, bakal mendorong dan meminta negara untuk hadir dan segera memenuhi semua hak-hak ketiga anak korban deni kepentingan terbaik bagi anak.[far]

 

Bagikan Ini :