Foto: net

telusur.co.id – Perdebatan mengenai dana kelurahan masih panas, bukan hanya karena tidak ada payung hukumnya yang jelas tetapi juga motif politiknya yang cukup kuat.

Anggota Komisi II, Firman Sobagyo mempertanyakan konsistensi pemerintah dan dan Badan Anggaran (Banggar) dalam meloloskan dana kelurahan di anggaran tahun 2019. Yang membuat Firman aneh adalah dana kelurahan dan dana saksi pemilu sama-sama tidak mempunyai payung hukum tetapi kenapa hanya dana kelurahan yang disepakati.

“Kita mempertanyakan dan mengikatkan bahwa dalam penetapam anggaran dana kelurahan yang tidak diatur dalam UU Pemerintah Desa dan disepakati oleh Banggar akan diatur dalam UU APBN,” ungkap Firman melalui keterangan tertulisnya, Jumat.

Pertanyaannya adalah, kata Firman, kenapa dana saksi pemilu yang juga tidak kalah pentingnya tidak diakomondir oleh Banggar dengan alasan bahwa tidak diatur dalam UU pemilu sehingga tidak dikabulkan. “Padahal sama-sama pentingnya, dan Banggar menolak dan tidak bisa dimasukan dalam UU APBN,” tanya Firman.

Jika begini, Firman yang menjabat Ketua DPP Partai Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Jateng dan DIY ini menganggap terjadi inkonsistensi dalam pembuatan UU. Dalam UU No 12 tahun 2011 jelas telah diatur bahwa dalam pembahasan dan penyusunan UU tidak dapat/boleh bertentangan dengan UU lain.

Untuk itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi preseden buruk dan budaya nabrak UU lain dalam penyusunan dan pembahasan UU juga agar tidak terjadi implikasi lain hendaknya Banggar mengkaji ulang terhadao keputusan yang telah diambil.

“Kalau dana kelurahan yang tidak diatur dalam UU Pembangunan desa bisa lolos masuk ke UU APBN. Kenapa dana Saksi yang tidak diatur dalam UU Pemilu juga tidak bisa masuk dalam UU APBN.”

Sebelum diputuskan di paripurna hendaknya Banggar dan pemerintah berkonsultasi dengan pakar dan  ahli hukum juga aparat penegak hukum termasuk KPK. “Apakah ini penyimpangan atau tidak dan konsekwensi hukum atau tidak dikemudian hari,” pungkas Firman. (ham)

Bagikan Ini :