telusur.co.id- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak 2004 hingga saat ini, tercatat ada sekitar 434 kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Namun, tren tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri Akmal Malik Piliang dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10/18).

“Dari 2004, ada 434 kepala daerah terjerat soal hukum, tapi tren ini kita mencatat sampai dengan Oktober 2018 trennya menurun,” kata Akmal.

Dari catatan Kemendagri, periode 2004-2009, ada 241 kepala daerah yang terkena kasus hukum. Kemudian, periode 2009-2014 turun menjadi 101 kepala daerah. Dari 2014 hingga Oktober 2018 terdapat 92 kasus yang melilit kepada daerah.

Kasus terakhir terjadi di Kabupaten Cirebon, melibatkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Ia terjaring dalam OTT KPK.

Beberapa waktu lalu, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terlebih dahulu menjadi tersangka di KPK.

Neneng diduga menerima suap dari petinggi perusahaan Lippo Group untuk perizinan megaproyek Meikarta.[Ipk]

Bagikan Ini :