Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dan Pakar Komunikasi Prof. Hamdi Muluk

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi koreksi BPS (Badan Pusat Statistik) atas data produksi beras yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan). Itu sebabnya, Fadli yang juga merupakan Ketua Umum HKTI, sangat mengapresiasi pemutakhiran metode perhitungan produksi beras yang dilakukan BPS.

“Koreksi BPS atas data Kementan telah menjawab rumor yang selama ini berkembang di masyarakat, data pangan yang dimiliki pemerintah memang tidak akurat. Tak sinkron,” ujar Fadli, Sabtu.

Menurut BPS, produksi beras 32,42 juta ton, sementara Kementan 46,5 juta ton. Selisihnya lebih dari 30 persen. Besar sekali. Bayangkan potensi penyimpangan kebijakan yang muncul akibat deviasi yang sangat besar tersebut, pastinya banyak sekali.

“Saya ingat, BPS terakhir kali merilis data produksi beras tahun 2015. Sesudahnya mereka absen.”

Dalam tiga tahun terakhir, data produksi pangan, terutama beras, rilis datanya dilakukan oleh Kementan. Langkah pemerintah untuk membenahi data pangan kembali melalui BPS patut diapresiasi.

Namun, sebagaimana telah disampaikan pada peringatan Hari Pangan Sedunia kemarin, status dan mekanisme kerja BPS harus lebih independen, sehingga datanya lebih berkualitas dan mendekati kenyataan.

“Dalam dua tahun terakhir, kami di HKTI sebenarnya terus menyuarakan perlunya ‘data amnesty’ untuk membenahi koleksi data vital dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya pangan. Prinsipnya jelas, jika data tak akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan kebijakan publik yang tepat? Itu mustahil bisa dilakukan.”

Selama ini data tidak pernah sinkron ketika bicara data. Itu sebabnya saya setuju data BPS dijadikan rujukan utama dalam proses perumusan kebijakan publik. Data dari lembaga lain hanya dijadikan pembanding saja, untuk kontrol.

“Pemutakhiran metode perhitungan produksi beras yang melibatkan BPS, BPPT, Kementerian ATR, LAPAN, dan BIG (Badan Informasi Geospasial) ini perlu diapresiasi. Yang jelas, koreksi data dari BPS ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR dengan memeriksa kembali RAPBN 2019. Kan tidak lucu jika basis datanya berubah, namun kebijakannya tak berubah. Persoalannya, apakah koreksi itu ada implikasi signifikan terhadap rancangan anggaran pemerintah tahun depan, saya kira itu yang harus diperiksa lagi,” tandasnya. (ham)

Bagikan Ini :