Wakil Ketua Umum Partai Gerindra/foto: telusur.co.id

telusur.co.id – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan menggelar diskusi di halaman Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/10/18).

Hadir beberapa pembicara diantaranya Amien Rais, Neno Warisman, Ridwan Saidi, Mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto Soemantri, pimpinan persaudaraan 212 Slamet Maarif, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono.

Diskusi tentang pemberantasan korupsi itu sedianya dilaksanakan di dalam ruang GBHN, Nusantara V MPR RI. Namun, ijin pinjam dibatalkan. Pengakuan pihak panitia, pembatalan itu karena pihak Sekretariat MPR beralasan ruangan dipakai untuk agenda lain. Diskusi pun digelar di depan gedung Nusantara V.

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengungkapkan beberapa kasus korupsi besar di Indonesia yakni reklamasi Teluk Jakarta, Proyek Meikarta dan Proyek kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Proyek reklamasi adalah proyek ekslusif, yang hanya bisa dirasakan oleh orang kaya. Proyek Meikarta yang kata seorang menteri tidak bermasalah ternyata banyak masalah. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung adalah proyek rugi, tapi dipaksakan oleh pemerintah Jokowi,” kata Ferry.

Di sela-sela Ferry berbicara, ada teriakan “Takbir, 2019 Ganti Presiden” dari peserta diskusi. Menanggapi teriakan tersebut, Ferry mengingatkan bahwa saat ini dia tidak bicara soal pilpres.

“Jangan bicara pilpres di sini, tapi syukur kalau diganti,” ujarnya disambut tertawa peserta diskusi.

Pembicara lain, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif juga menyoroti kenapa diskusi batal digelar di ruang GBHN.

“Untung bukan saya koordinator acaranya. Kalau saya koordinator acaranya sudah saya dobrak itu pintu ruangannya,” tegas Slamet.

Slamet pun mengutip Pesan Raulullah SAW yang mengingatkan hancurnya suatu negara karena ada penguasa yang dibiarkan melanggar hukum. Namun sebaliknya, jika yang melanggar hukum adalah rakyat jelata, langsung ditindak setegas-tegasnya.

“Jangan Biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pemimpin kita zalim tidak? Wahai KPK, jika engkau ingin tegakkan hukum, potong kepalanya, bukan kakinya,” tutur Slamet.

“Kita ingatkan KPK, kalau laporan tidak ditindaklanjuti, saya serukan Alumni 212 untuk mengepung KPK,” tambah Salmet yang diiringi seruan takbir dan teriakan 2019 ganti presiden dari peserta diskusi.[far]

Bagikan Ini :