Margarito Kamis/Istimewa

Oleh Margarito Kamis

(Doktor HTN, Staf Pengajar pada FH. Univ. Khairun Ternate)

 

Demokrasi, baik sebagai kata maupun sebagai tatanan, dari dahulu hingga sekarang, memiliki daya goda yang melampaui, untuk tak mengatakan mematikan akal sehat. Bebas, sering dikenali dan dimaknai sebagai marwah, berkah yang menghidupkan, menggembirakan dan mengasyikan. Bebas, dalam konteks ini  menjadi hal yang tidak memiliki jalinan dengan ruang dan waktu.

Bebas itu sendiri, hampir sepanjang waktu, terlihat dalam makna sebagai nilai yang sepenuhnya memuliakan, yang tidak lagi memerlukan pijakan, dan terjalin dengan hal lainnya. Padahal bebas, sampai kapanpun tidak pernah bisa disamakan, dengan alasan apapun, dengan demokrasi. Tidak. Demokrasi, sungguh merupakan satu hal, dan bebas merupakan hal lainnya.

 Awalnya

Pilihan terhadap demokrasi, tentu bersifat taktikal, harus diambil bangsa Indonesia, yang baru saja memproklamasikan eksistensinya menjadi sebuah negara merdeka dari cengkeraman Belanda, yang ratusan tahun mencabik-cabik perikemanusiaan orang-orang pribumi. Sekutu, begitu Bung Sjahrir meyakinkan, akan sulit menerima kenyataan, dan akan menyebabkan timbulnya kesulitan dalam memelihara Indonesia yang masih sangat muda, bila tak segera memberi tanda bahwa Indonesia merdeka, tidak lain adalah Indonesia yang demokratis.

Demokrasi khas Bung Sjahrir, pada level ini berjarak sangat jauh dari demokrasi yang dibayangkan dan dikonsolidasikan para penyusun UUD ke dalam UUD 1945. Demokrasi ala Sjahrir sepenuhnya ditandai oleh adanya lebih dari satu partai politik, yang mengirimkan orang-orangnya ke parlemen. Parlemen berfungsi sepenuhnya sebagai badan, tempat rakyat, tentu  melalui wakil-wakilnya menyatakan kehendak, memastikan kehendak itu ditunaikan oleh pemerintah, yang sama makna dan nilainya dengan membatasi dan mengarahkan pemerintah.

Bung Sjahrir, sukses. Pemerintah, melalui Bung Hatta, Wakil Presiden kala itu menerbitkan Maklumat Nomor X tanggal 3 November 1945. Secara garis besarnya, maklumat ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat mendirikan partai politik. Bukan karena maklumat ini, tetapi setelah bermuktamar secara nasional di Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945, lahirlah Masyumi, sebuah partai politik berasaskan Islam. Kehadiran Masyumi menambah jumlah partai yang sebelumnya hanya satu, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1945. Susul-menyusul lahir lagi sejumlah partai politik.

Pupuslah impian partai tunggal, dan lahirlah cerita demokrasi. Terciptalah kehidupan khas parlemen. Dibentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. KNIP sendiri pada awalnya hendak difungsikan sebagai pembantu pemerintah. Impian demokrasi dan kenyataan-kenyataan rumit yang susul-menyusul dalam usia negara yang masih begitu muda, sebagian besar dipicu oleh keangkuhan Belanda yang tetap merasa menjadi tuannya bangsa Indonesia, membuat parlemen terasa mendidih setiap waktu. Perdebatan  bertele-tele, dan untuk menyudahinya pemerintah acap memberi pilihan sulit, Sokarno-Hata atau tidak. Uniknya resep itu selalu berhasil.

 Memuakan

Belanda terus merasa menjadi tuan bagi Indonesia. Terus saja Belanda menyulitkan Indonesia dengan serangan demi serangan untuk melumatkan pemerintah dan negara Indonesia hasil proklamasi. Setelah Januari 1946 pemerintah proklamasi pindah ke Yogyakarta, diterima dengan kemurahan hati Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi Belanda kian menjadi-jadi. Parlemen, memang tidak tampak menggebu-gebu mengontrol pemerintah, karena yang terpenting, utama dan diatas semuanya Negara Indonesia hasil proklamasi harus utuh, eksis, tak boleh lenyap karena Belanda.

Tetapi bakat banyak bicara, bertele-tele, satu dan lainnya merasa paling benar, kelak menjadi warna, sangat kental, demokrasi Indonesia usai bubarnya Negara Indonesia Serikat, hasil kreasi Belanda. Sepanjang periode 1950-1959, boleh disebut demokrasi datang, tumbuh melampaui kemampuan, daya dukung sosial dan kultural bangsa Indonesia. Pembangunan, ya politik, dan politik ya pembangunan. Tertatih-tatih dan melelahkan, itulah kenyataan pemerintah demi pemerintah pada masa ini.

Demokrasi kala itu, uniknya memungkinkan partai yang tak demopkratis, PKI tumbuh, masuk kedalam parlemen hasil pemilu pertama di Indonesia. Tak banyak yang dicapai dalam pembangunan fisik dan usaha memakmurkan rakyat. Beda pandang, beda ekspektasi begitu nyata merumitkan banyak hal. Ini menjadi godaan terbesar Bung Karno, Presiden kala itu bersama Pak Nas, jenderal yang hampir terbunuh dalam pemberontakan PKI 30 September 1965, untuk menyudahinya.

Melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959, Bung Karno dan Pak Nas mengakhirinya. Demokrasi liberal berakhir digantikan demokrasi terpimpin. Bakat bertele-tele, mau punya mau, yang sering dialamatkan Bung Karno kepada partai-partai, benar-benar menemui akhir yang malang. Masyumi dibubarkan. Pertemuan politik dibatasi. Parlemen, sama, dibatasi. Sebagian anggotanya diangkat dan beberapa pimpinannya dijadikan aparatur pemerintah. Tragis. Tetapi kelak tipikal demokrasi ini dilunakan sedikit pada setelah Bung Karno tidak lagi menjadi Presiden.

Indah di awal, begitu sering diidentifikasi untuk pemerintahan Pak Harto, yang gemilang untuk bidang pembangunan ini. Kebebasan, termasuk menyampaikan pendapat terjamin, tapi terkontrol, sesuatu yang sering dianggap melampaui batas impresi demokrasi. Seperti pemerintahan Bung Karno, pemerintahan ini juga mengandalkan hukum menyempitkan ruang kebebasan menyampaikan pendapat.

Terjepit pada pembatasan pendapat pada level minimal, Indonesia, oleh sebagian ilmuan diidentifikasi mencapai sejumlah hal hebat. Sial, tahun 1998 Indonesia diterpa krisis ekonomi, hal yang cukup sering menimpa pemerintah Amerika Serikat itu, melahirkan krisis politik. Kombinasi krisis ini mengkahiri  pemerintahan  Pak Harto yang telah berlangsung selama 32 tahun, tahun-tahun yang panjang.

Caci maki, cercaan, saling merendahkan secara terbuka, berbohong tak kenal waktu, rasa hormat yang terus menipis, perlahan tapi pasti menguat membentuk dan menandai demokrasi pasca perginya Pak Harto. Musim pemilu, sejak pemilu presiden secara langsung pertama kali dipraktikan tahun 2004, disusul pemilihan kepala daerah menjadi musim-musim terbaik caci-maki, cercaan, saling merendahkan, dan menyudutkan tanpa arah.

Keteraturan, sebuah impian demokrasi bukan tak terlihat, tetapi eksistensinya laksana hadiah  alam, berlogika alamiah, bukan hukum, logika ciptaan negara. Kelompok nyaring bunyinya menyuarakan kepentingan dengan balutan sifat umum, sebuah sifat artifisial, sering terpantul secara eksklusif, selalu lebih berdaya, pada level tertentu memperdaya orang. Nilai dan logika kebenaran pun berakhir dalam suara kebanyakan, bukan akal dan timbangan moralitas dan hukum.

Demokrasi khas UUD 1945 yang telah diubah, sungguh mendekat, sedekat-dekatnya pada anarkisme, tepatnya anarkisme lembut. Uang menjadi raja dalam urusan politik. Politik menjadi bisnis terhebat. Rintihan keadilan terdengar laksana suara dikejauhan malam nan sepi. Demokrasi jenis ini, nampaknya mesti direnungkan, meminjam kata Pak Mahyudin, Wakil Ketua MPR, bukan demokrasi ala Indonesia. ****

 

Bagikan Ini :