telusur.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus Parpol menjadi calon DPD RI.

“KPU belum menerima putusan MA. Tetapi kami mencermati di media atas uji materi OSO (Oesman Sapta Odang-red). Sikap KPU tentu kami menunggu dan mempelajari putusan MA. KPU akan menggelar rapat pleno,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Selasa (30/10/18).

Dijelaskan Wahyu, pihaknya akan mencoba mengkaji putusan MA, karena pandangan KPU putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pokok yang diuji materi di MA kategorinya terang benderang.

“Dalam pandangan KPU putusan MK sudah sangat jelas terang benderang. Tetapi putusan MA yang ada di media cukup mengagetkan KPU, karena putusan MK sudah sangat jelas. Dan kami akan putuskan itu dalam pleno,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata dia, KPU mempertimbangkan secara resmi akan bertemu dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pertimbangan atas putusan MA terkait uji materi yang diajukan OSO terkait persyaratan caleg DPD yang tidak boleh jadi pengurus parpol.

“Dan kami akan putuskan itu dalam pleno,” katanya.

Diketahui, Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Oesman Sapta Odang, Ketua DPD yang juga menjabat Ketua Umum Partai Hanura, atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang melarang pengurus Parpol menjadi calon DPD RI.

Larangan itu sebelumnya tidak ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun di Peraturan KPU (PKPU). Permohonan itu diajukan

KPU RI mengeluarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU NO. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Persrorangan Anggota DPD.

PKPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai “pekerjaan”, sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.[far]

Bagikan Ini :