Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) bersama Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding (kanan). Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Pernyataan politikus senior PAN, Amien Rais yang menduga KPK tentang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi, mendapat tanggapan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Melalui akun twitternya, Guru Besar UII itu menilai bahwa KPK memang lebih memilih untuk kasus yang akan diproses.

Mnrt sy @KPK_RI memang blh memilih utk menebang kasus mana yg akan diproses. Kasusnya ribuan, tenaganya terbatas, pembuktiannya hrs cermat. Jd hrs dipilih mana yg bs diselesaikan dan dibuktikan lbh dulu. Nyatanya KPK tak pilih2, semua parpol dan profesi kena. Jangan takut KPK,” tulis Mahfud.

Pernyataan Mahfud itu pun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menilai pemikiran Mahfud itu berbahaya jika kata “KPK” diganti dengan “polisi” atau “jaksa”.

Saya sih menganggap pikiran ini berbahaya…(coba ganti kata “KPK” dengan “polisi” atau “jaksa” ..) menurut saya Prof, hukum harus jadi milik masyarakat sehingga kita tahu (sebagai pembayar pajak) memakai standar hukum itu, mereka sedang apa…maafkan saya Prof,” tulis Fahri.

Sebelumnya, KPK juga merespons pernyataan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang meminta tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjamin penanganan berbagai kasus korupsi di KPK tak diintervensi oleh kepentingan apapun.

Terkait pencegahan ke luar negeri Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Febri menegaskan pada dasarnya pencegahan ke luar negeri, dan prosedur hukum lainnya yang dilakukan KPK telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Penanganan perkara di KPK akan bejalan di koridor hukum, dan tidak dapat dipengaruhi oleh cara-cara lain di luar aspek hukum,” kata Febri dalam keterangan persnya, Senin (29/10/18).

KPK, lanjutnya, telah memproses banyak pelaku kasus korupsi dari berbagai latar belakang, mulai dari anggota DPR, DPRD, kepala daerah hingga pejabat lainnya.

“Kami sarankan agar KPK tidak ditarik ke ranah politik. Karena proses hukum dalam kasus ini, termasuk pelarangan ke luar negeri, adalah bagian dari proses hukum penanganan kasus korupsi.”

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Hal itu ia ungkapkan terkait pencegahan ke luar negeri Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. [ipk]

Bagikan Ini :