Oleh: Rd. Yudi Anton Rikmadani

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU No.7/2017 berbunyi: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

I. Pengertian Gabungan Partai Politik
Dalam Pasal 1 ayat 30 mengenai pengertian Gabungan partai politik peserta pemilu adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon.

Persyaratan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik adalah :

a. Memenuhi Syarat (MS) adalah partai politik yang mempunyai 20 % (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25 % (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu 2014;
b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah partai politik yang tidak mempunyai 20 % (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25 % (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu 2014.

Oleh sebab itu Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014, yang dapat mengusulkan pencalonan Capres dan cawapres.

II. Payung Hukum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, menyatakan harus memenuhi persyaratan pencalonan, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memenuhi persyaratan:

a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada Pemilu Terakhir; atau
b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Terakhir.

III. Kelemahan
Pasal 235 ayat 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi : dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

Ketentuan ini akan menimbulkan “Multi Interpretasi” yang tidak menutup kemungkinan dikemudian hari, akan berdampak terhadap Uji Materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi RI.

Oleh karena itu agar tidak terjadi “Multi Interpretasi”, maka Komisi Pemilihan Umum harus segera membuat Peraturan mengenai sanksi tersebut, jika salah satu Partai Politik yang memenuhi syarat, namun tidak mengajukan pasangan calon dan juga tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya. [***]

*Penulis adalah Pakar Hukum

Bagikan Ini :