Anggota Fraksi PPP DPR RI/ Anggota Baleg DPR Achmad Baidowi (kiri) bersama Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow (kanan).Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Anggota Baleg DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren yang akan dibahas oleh DPR RI bukan untuk kelompok organisasi keagamaan tertentu saja.

“(UU Pesantren) itu bukan untuk NU. Tidak ada dikhususkan untuk organisasi tertentu,” ucap Baidowi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/18).

Ia menjelaskan, hadirnya Undang-Undang Pesantren ini dirasa perlu karena pengaturan mengenai pendidikan tentang keagamaan dalam Undnang-Undang pendidikan nasional porsinya sangat sedikit.

“Pendidikan pesantren banyak yang ketinggalan. Dalam sisdiknas memang diatur tapi dalam pendidikan agama hanya cuma sedikit. (Untuk politik) Saya rasa enggak lah,” tegas dia.

DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif dari DPR. RUU ini diprakarsai oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi PPP.

RUU ini menimbulkan kontroversi karena di dalamnya berisi alokasi anggaran negara dan daerah untuk lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, yang selama ini mandiri atau swadaya. Padahal anggaran bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Tak hanya itu, RUU ini juga menyoroti penyelenggaraan Ujian Nasional atau Ujian Negara bagi santri pondok pesantren. Selama ini, Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang Pesantren memperbolehkan pesantren untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Hasil ujiannya akan diakui oleh pemerintah karena dianggap setara dengan sekolah-sekolah negeri. (ham)

Bagikan Ini :