telusur.co.id – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan rupanya sudah mempunyai firasat jika menjadi targat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, terlihat dari cerita yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Kata Fahri, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik memang sudah memperlihatkan keanehan. Tidak seperti biasanya, Taufik dalam beberapa bulan ‘menghilang’ dan tak terlihat. Absen di DPR.

Terakhir kali Fahri bertemu dan berkomunikasi dengan Taufik ketika memimpin paripurna penutupan sidang sebelumnya. “Sudah beberapa bulan jarang sekali nampak,” aku Fahri kepada wartawan di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/18).

Tak hanya jarang bertatap muka dengan pimpinan lain, Taufik yang menjabat wakil ketua umum PAN juga ‘membisu’ digrup whatsapp pimpinan DPR. “Ada grup pimpinan, tapi beliau jarang sekali komen,” ungkap Fahri.

Karena tak ada komunikasi dan jarang bertemu, Fahri tidak mengetahui lagi kabarnya. Mungkin memenuhi proses hukum sehingga agak jarang ke kantor.

Hanya saja, ia mengakui, Taufik pernah sekali membicarakan dirinya yang tengah disebut-sebut oleh Bupati.

“Saya baru sekali berbicara dengan beliau lalu hampir jarang bertemu lagi. Kalau gak salah pernah sekali ngomong ada bupati yang menyebut-nyebut nama dia. Hanya itu. Selanjutnya kita gak mengerti,” ungkap Fahri.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Taufik dan juga anggota DPR lainnya yang sebelumnya juga terjerat KPK karena tuduhan mendapatkan fee. Ia kembali menyarankan agar Bandan anggaran DPR RI dihapuskan, lalu digantikan oleh Pansus anggaran setiap akan membahas anggaran APBN.

Ia menyebut, usulan itu pernah diusulkannya saat rapat membahas RUU MD3 priode lalu. Hanya saja, idenya itu di tidak diaetujui oleh pemerintah dengan alasan pemerintah perlu pertimbangan DPR saat penganggaran.

Tidak itu saja, Fahri juga menegaskan kalau tidak ada satu pun proses anggran bisa diputuskan oleh seorang anggota DPR sendiri. Hal itu disebabkan, karena anggota DPR tidak mempunyai hak alokasi anggaran pribadi termasuk untuk dapil masing-masing anggota.

“Untuk menghadapkan Bupati presentasi  di komisi tertentu itu kewajiban kita sebagai konstiuen kita, tapi tidak bisa memutuskan anggaran,” tegasnya. (ham)

Bagikan Ini :