Anggota BPK periode 200-2014 Ali Masykur Musa (kiri), Direktur Eksekuti Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo (tengah) dan Pakar Hukum, Haryo Budi Wibowo (kanan) dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Mengawal Revisi UU BPK" di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (1/11/18). Foto: telusur.co.id/Tio Pirnando)

telusur.co.id- Usulan pemerintah membentuk panitia seleksi (Pansel) terkait pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sudah tepat. Hal ini dalam rangka menjamin posisi BPK sebagai lembaga negara yang melakukan check and balances.

Demikian disampaikan oleh mantan anggota BPK Ali Masykur Musa dalam sebuah diskusi bertajuk “Mengawal Revisi UU BPK” di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (1/11/18).

“Ini konsisten dengan keinginan kita mendudukkan BPK dalam fungsi check and balances. Karena pemilihan tidak dimonopoli DPR, Presiden atau BPK sendiri,” kata Ali.

Ali mengklaim, usulan pembentukan Pansel itu sangat sejalan dengan keinginan publik untuk mendorong penguatan fungsi BPK sebagai auditor keuangan negara.

Dengan adanya Pansel, lanjut Ali, dimungkinkan meminimalisir intervensi politik. Selain itu, diharapkan para anggota BPK nantinya, dalam bekerja tetap menjaga independensinya.

“Pansel ini adalah pilihan yang tepat untuk menjawab sistem tatanegaraan kita ini,” pungkasnya.[far]

Bagikan Ini :