Anggota BPK periode 200-2014 Ali Masykur Musa (kiri), Direktur Eksekuti Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo (tengah) dan Pakar Hukum, Haryo Budi Wibowo (kanan) dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Mengawal Revisi UU BPK" di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (1/11/18). Foto: telusur.co.id/Tio Pirnando)

telusur.co.id – Masyarakat diimbau untuk turut serta mengawal Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun  2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diajukan pemerintah ke DPR.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekuti Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo, dalam sebuah diskusi bertajuk “Mengawal Revisi UU BPK” di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (1/11/18).

“Jika sudah masuk ke parlemen, tentu ini menjadi issue politik. Kita berharap revisi UU BPK sejalan dengan semangat masyakarat yang menginginkan pengelolaan keuangan negara lebih baik, akuntabel dan transparan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi XI DPR telah membahas pokok-pokok perubahan UU BPK. Hasilnya, pokok-pokok perubahan UU BPK meliputi keanggotaan, wewenang, pemilihan anggota, pemilihan pimpinan, pemberhentian, kode etik, pelaksana BPK.

Kemudian, pada ketentuan pemilihan anggota BPK, terdapat beberapa pengajuan perubahan, diantaranya usia paling Rendy 42 tahun dan paling tinggi 62 tahun saat mendaftar.

Selain itu, dibutuhkan pengalaman 20 tahun di bidang ekonomi, hukum atau apa negara dan tidak aktif sebagai anggota maupun pengurus partai politik.

Oleh sebab itu, Pras berharap, revisi UU  itu bisa melahirkan BPK yang kuat dan. “BPK ke depan diharapkan menjadi lembaga negara yang kuat demi menjaga uang rakyat,” kata dia.[far]

Bagikan Ini :