Luhut Binsar Panjaitan/Net

telusur.co.id – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk diminta keterangan atau klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran Pejabat yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Presiden, Jumat (2/11/18).

Luhut menjelaskan, apa yang dilakukannya saat di pertemuan IMF di Bali adalah reaksi spontan.

“Ya spontan terjadi saja. Kita bilang indonesia nomor satu, great indonesia,” kata Luhut usai memberikan keterangan.

Menurutnya, tindakannya tidak ada niatan untuk kampanye, karena saat itu dia fokus dengan pekerjaannya.

“Ga ada, boro-boro mikir kampanye, kita masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua ga ada, tidak ada dalam urusan kampanye,” tambah Luhut.

Dijelaskannya, ekspresi bersama Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim itu adalah luapan kegembiraan.

“Tidak terbayangkan bahwa Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-World Bank ini pada tataran kelas dunia. Itu membawa, mengangkat Indonesia pada standar yang lebih tinggi dari yang kami bayangkan, itu saja. Jadi kami boro-boro mikirin kampanye,” paparnya.

Karenanya, Luhut tidak merasa kalau dirinya melakukan pelanggaran kampanye. Diapun mengaku sudah membaca Undang-undang Pemilu terkait pelanggaran kampanye.

“Ya kalau dari saya baca UU-nya tadi tuh ga ada yang saya langgar, ga ada sama sekali. Kan saya baca UU-nya, nggak ada satu pun saya melanggar,” tambah Luhut.

“Saya bilang Indonesia nomor satu dibilang kampanye lagi. Saya kan bilang gini Indonesia nomor satu, pakai dua tangan. Bu Sri Mulyani hanya ingetin, beritahu bahwa nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Advokat Nusantara. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan keduanya lantaran mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank.

“Di acara penutupan (IMF-World Bank) ada sedikit kejadian, Direktur IMF menunjuk jari awalnya dua, lalu dikoreksi Luhut dan Sri. Dan dengan tegas Sri menegaskan, two is for Prabowo dan one is for Jokowi,” kata Kuasa Hukum Advokat Nusantara, M. Taufiqurrahman, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/18).[far]

Bagikan Ini :