Ilustrasi/Net

Oleh: Muhammad Ali*)

Pemilihan umum sebagai wujud nyata demokrasi prosedural dalam sebuah Negara. Pemilihan umum merupakan piranti untuk menjembatani keinginan rakyat.

Sudah tentu rakyat itu pemilik kedaulatan dalam memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakilnya dalam menjalankan kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif.

Hingga pemilu berlangsung, salah satu aspek penting yang harus diselenggarakan secara demokratis dan berintegritas. Oleh karenanya, sistem pemilihan umum langsung sebagai salah satu cara untuk membangun tatanan politik dan terciptanya budaya politik partisipatoris dalam mengisi jabatan-jabatan publik secara periodik dan damai.

Banyak masyarakat dalam diskusi-diskusi komunitas kecil, bertanya apa dan kenapa pemilu serentak, bagaimana cara kita mencoblos calon yang kita pilih jika dalam hari yang sama pemilihan DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presidennya: “nanti kami bingung apalagi partai bertambah jumlahnya dan tentu calon-calon legislatf pun bartambah.”

Ada pula komunitas diskusi kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda, dan bahkan dosen masih menimbulkan pertanyaan seperti sebelumnya dan apa tujuan pemilu serentak.

Dari pertanyaan sederhana diatas tapi substantif, tidak hanya penyelenggara pemilu tapi semua pihak yang mengetahui eksistensi dan solusinya wajib untuk menjawabnya, agar kita melihat pemilu sebagai nilai dan visi bersama.

Pemilu Serentak 2019

Selama era reformasi, Indonesia sudah tiga kali pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil presiden diselenggarakan secara periodik.

Indonesia akan menghadapi pemilihan umum keempat kalinya pada 2019 secara serentak dalam waktu dan tempat yang sama, yang dianggap berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya.

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 nanti merupakan pengejewantahan amar putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Januari 2014 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 uji materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan pemilihan umum serentak tersebut bukan tanpa alasan konsititusional, hal ini dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun”.

Atas dasar konstitusional tersebut UUD 1945 mengamanatkan bahwa hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun. Dengan adanya keputusan Mahkamah konstitusi tersebut, di satu sisi merupakan salah satu alasan kuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hadir mengawal pemilihan umum serentak legislatif dan presiden 2019.

Di sisi lain untuk mengurangi masalah dan memperkuat kompatibilitas sistem presidensial dengan sistem pluralisme partai. Pemilu serentak 2019 tidak saja bertujuan adanya efisiensi anggaran, efektifitas waktu dan preferensi kejenuhan pemilih.

Tetapi juga dengan asumsi bahwa. Pertama, melalui keserentakan untuk peningkatan efektivitas dan stabilitas pemerintahan sebagai akibat coattail effect yakni keterpilihan calon presiden mempengaruhi keterpilihan calon legislatif dari partai atau koalisis partai tertentu pula.

Kedua, terbentuknya koalisi politik antar partai yang tidak lagi jangka pendek dan oppurtunistik, tetapi menjadi koalisi yang berbasis ideologi, visi, dan platform politik yang tidak lagi berorientasi pada office seeking (pencarian kekuasaan) tetapi policy seeking (pencarian kebijakan).

Ketiga, secara tidak langsung akan adanya penyederhanaan partai menuju sistem multi partai sederhana (moderat) sebagai hasil dari keterpilihan parpol dan gabungan parpol yang sama 2019 nanti.

Keempat, terpisahnya pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal (Pilkada serentak) berdampak positif, diantaranya; (a). Untuk mengurangi potensi politik transaksional yang terjadi selama ini dalam pemilu; (b). Untuk meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh terpecahnya konsentrasi politik masyarakat karena banyaknya pilihan; (c) adanya waktu bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu; (d) terbukanya peluang terangkatnya isu lokal ketingkat nasional; dan (e) adanya peluang bagi elit politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elit politik nasional;

Pemilu serentak 2019 merupakan mekanisme baru dalam pemilu Indonesia yang bahkan belum pernah dipraktekkan oleh dewasanya demokrasi seperti amerika serikat.

Tentu yang paling penting tidak hanya sisi prosedur (formal) harus dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi tetapi juga sisi substansi (nilai dan visi) pemilu serentak harus tercapai sebagaimana asas dan prinsip pemilu, dimana semua lapisan masyarakat merasakannya nilainya pemilu.

Electoral Risk Manajemen

Pemilihan umum serentak 2019 bisa dikatakan tantangan dan peluang tersendiri bagi penyelenggara pemilu sebagaimana pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”, serta ditegaskan pada pasal 1 ayat (7) Bab 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa “Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara lansung oleh rakyat”.

Hal ini jelas bahwa penyelenggara pemilu merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yaitu terciptanya pemilihan umum yang berintegritas melalui penyelenggara pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) serta harus terlaksananya pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien oleh penyelenngara pemilu.

Pemilu yang berintegritas dapat dilihat pada tiga faktor, yaitu proses pemilu, hasil pemilu dan penyelenggara pemilu. Proses dan hasil pemilu yang berintegritas akan ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu salah satu variabel yang akan mempengaruhi variabel-variabel lain sebagai parameter terlaksananya pemilu yang berintegritas.

Tantangan integritas pemilu yaitu pelanggaran dalam pemilu itu sendiri yang dari pemilu sebelumnya hingga saat ini belum terselesaikan, antara lain, money politic, black campaign, negative campaign, konflik dan kekerasan, penghilangan surat undangan, pemilih ganda, pengrusakan surat suara, manipulasi perolehan suara, dan lainnya.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tidak lain sebuah ancaman nyata bagi proses dan hasil terselenggaranya pemilu berintegritas, maka dalam hal ini penyelenggara pemilu perlu menyusun electoral risk management (manajemen resiko pemilu) secara keberlanjutan yang terintegrasi mulai dari proses pelaksanaan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan, adanya identifikasi resiko yang akan terjadi disetiap tahapan, adanya penilaian resiko terhadap kondisi yang dihadapi setiap tahapan, ada mitigasi baik melalui penggembangan tekonologi pengamanan data dan pengembangan SDM, adanya monitoring baik secara langsung dan tidak langsung (bersama masyarakat) dan evaluasi yang intensif.

Kenapa manajemen resiko diperlukan? Untuk memudahkan penyelenggara pemilu mengatasi masalah-masalah secara cepat, tepat, akurat dan bahkan sebelum masalah itu terjadi. Setiap jenis pelanggaran yang akan mengganggu proses pemilu, dengan efektif penyelenggara pemilu mengkategorikan ke dalam resiko jenis apa, apakah itu resiko operasional, resiko hazard, resiko finansial, atau resiko strategis.

Agar memudahkan penyelenggara pemilu dalam memecahkannya, tidak mengganggu proses, hasil dan substansi pemilu berintegritas. Contoh misalnya, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tanggal 17 April 2019 nanti, besar kemungkinan pemilih salah coblos dan banyak suara tidak sah, karena ada kategori pemilih yang akan kesulitan dan kebingungan mengenali calon yang akan dicoblosnya.

Disebabkan pada hari dan waktu yang sama pemilih memegang 5 surat suara, 1 surat suara untuk Pilpres dan 4 surat suara untuk pileg, khususnya calon legislatif dengan banyaknya nama calon, nama partai, warna partai dan banyaknya surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih.

Jadi bagaimana metode preventif penyelenggara pemilu dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih agar hati nurani pemilih mampu memastikan calon yang dipilihnya di bilik suara pada 17 April 2019 nanti. Karena salah coblos dan banyak suara tidak sah, tidak saja merugikan peserta pemilu dan calon tetapi juga penyelenggara pemilu dan anggaran Negara.[***]

 

*)Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik UNDIP Semarang

Bagikan Ini :