telusur.co.id – Langkah Pemerintah membuat Indonesia sebagai negara poros maritim merupakan cara yang patut di apresiasi. Pasalnya, Sasaran pengembangan ekonomi maritim, perikanan dan kelautan bisa dimanfaatkan sumber daya kelautannya.

Begitu disampaikan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/11/18).

Menurut dia, untuk merealisasikan poros maritim harus menggunakan beberapa metode. Hal itu, guna memperlancar rantai konektivitas serta jalur distribusi logistik diberbagai kepulauan Indonesia. Terutama prioritas pembangunan pelabuhan utama dan pendukung tol laut diwilayah timur Indonesia, seperti Pulau Sumbawa dan NTT.

“Target, yakni peningkatan perdagangan antar pulau, termasuk aktivitas bongkar muat. Menjadi pendukung utama sektor perdagangan dimana sektor ini merupakan unggulan Pulau Sumbawa, sekaligus sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri dan pengolahan hasil pertanianukungan,” ucap dia.

Tak sampai disitu lanjut Rusdianto, Optimalisasi sektor kelautan dan perikanan juga diperlukan nelayan untuk mendukung program pemerintah sepenuhnya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi sektor kelautan.

“Di antaranya yakni untuk pengembangan dan penambahan infrastruktur utama perikanan laut, seperti Tempat Pelelangan Ikan untuk nelayan, pangkalan pendaratan ikan untuk Kabupaten, pelabuhan perikanan pantai untuk Provinsi dan pelabuhan perikanan nusantara (milik pusat),” katanya.

Dirinya juga mendukung persamaan hak untuk wilayah timur dengan pembangunan infrastruktur utama dalam penyediaan sarana pendukung seperti, SPBU nelayan, Teknologi pendukung nelayan, bantuan alat tangkap, bantuan mesin kapal, bantuan kapal dan pengembangan industri pengolahan hasil laut. Dengan tujuan mengembangkan sektor kelautan yakni peningkatan kesejahteraan bagi nelayan.

“Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTP) yang menunjukkan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap,” tutur dia.

Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung pemerintah dalam penataan dan pengaturan teknologi penangkapan ikan dengan menerapkan secara bertahap dan percluster.

“Terkait pengaturan percluster ini, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap mengatur dan membatasi dan mengawasi alat tangkap nelayan yang bisa menyebabkan over fishing (kelebihan penangkapan),” ungkap dia.

“Artinya, proses pelarangan, membatasi dan mengatur itu berdasarkan cluster bertujuan untuk mencegah terjadinya illegal fishing. Karena alat tangkap nelayan dimasing-masing daerah berbeda-berbeda dalam kategori Pukat Tarik dan Pukat Hela, sepeti di Pulau Jawa ada Cantrang, Pulau Sumbawa ada Gillnet dan Jala, daerah Bengkulu ada Terol dan Kepulauan Riau serta wilayah Banten sekitarnya,” tambahnya.

Sebagai lembaga penjaga kesejahteraan pihak FNI juga meminta pemerintah fokus pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak nelayan, seperti hak mendapat perlindungan hukum dilaut, program perlindungan nelayan melalui Bantuan asuransi nelayan. “Keuntungan bagi nelayan antara lain, dibayarkan preminya oleh pemerintah pusat, memperoleh santunan baik karena kecelakaan atau kematian,” harapnya.

Sementara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para nelayan pihaknya juga mendorong dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus menertibkan usaha Industri dalam proses pengurusan SIPI bagi nelayan dibawah kendali perusahaan yang sering bermasalah dari sisi pajak dan retribusinya, misalnya di Bali yang sering terjadi.

“Meminta kepada nelayan Indonesia agar tetap dalam keadaan tenang, aman, damai disaat hadapi Pemilu (pilpres 2019) yang akan datang sehingga terciptanya demokrasi yang sehat,” pungkasnya.[far]

Bagikan Ini :