Ilustrasi partai politik. FOTO: Istimewa

MAHKAMAH Partai adalah satu organ baru partai politik yang waib dibentuk menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaannya didesain sebagai peradilan intetnal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai politik secara cepat, sederhana, berkepastian, dan berkeadilan. Dan diharapkan Mahkamah Parpol dengan putusan2 yang dihasilkan dapat membantu parpol menyelesaikan perselisihan internalnya secara efisien dan efektif.

Salah satu institusi demokrasi modern, yang diakui dan diterima sebagai medium konsolidasi, distribusi, relokasi serta representasi aspirasi nilai dan kepentingan masyarakat sipil dengan menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan adalah partai politik (parpol). Dari sisi pembentukan, parpol didirikan oleh sekumpulan orang perorangan warga negara yang bersifat persekutuan badan hukum perdata (privat), tetapi dari sisi fungsi, pendirian partai dimaksudkan dan ditujukan untuk kepentingan publik (public).

Perpaduan kedua aspek tersebut menempatkan parpol sebagai: pertama, institusi demokrasi yang merefleksikan kebebasan dan kesetaraan setiap warganegara berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan cita-cita nilai dan kepentingan bersama; dan kedua, berdasarkan hasil pemilihan umum, menempatkan wakil-wakilnya dalam jabatan politik pemerintahan yang merepresentasi kepentingan rakyat pada satu sisi dan negara pada sisi lainnya.

Sebagai salah satu instrumen penting demokrasi dalam sistem pemerintahan modern yang demikian strategis, pelembagaan partai merupakan suatu langkah penting untuk mengonsolidasi demokrasi.

Secara substansi, pelembagaan partai mengacu pada penemuan dan penegakan nilai baku.
Hal itu dilakukan sebagai rujukan perbuatan dan tindakan seluruh fungsionaris dalam struktur organisasi partai, maupun kepada seluruh anggota dalam membangun tradisi dan kultur partai, baik pada tingkatan infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.
Nilai baku yang dimaksud umumnya terformulasi menjadi ideologi partai yang dituangkan dalam asas partai yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebuah nilai yang menjadi kerangka dasar asosiasi yang dibentuk mempertemukan, mempersatukan, dan mendamaikan setiap kutub perbedaan dalam internal partai.

Nilai-nilai baku menjadi dasar membangun disiplin dan menyusun program partai secara terpusat yang mengikat seluruh anggota secara internal dan juga menjadi sikap partai secara eksternal.

Eksistensi partai sebagai persekutuan yang bersifat perdata, menyebabkan partai memiliki kedudukan dengan tingkat kemandirian (otonomi) yang sangat tinggi dalam mengelola berbagai urusan dan kepentingan secara internal maupun secara eksternal. Hal demikian telah dijamin dalam konstitusi.

Oleh sebab itu, negara wajib melindungi keberadaan partai sebagai salah satu manifestasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis dalam negara hukum demokrasi. Dalam konteks demikian, negara tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga ketersediaan kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil. Kerangka penyelesaian perselisihan yang cepat, berkepastian, dan berkeadilan tidak hanya mendorong pelembagaan dan otonomi partai, tetapi juga menjadi sarana mencegah intervensi dan kesewenang- wenangan pemerintah dalam melemahkan fungsi-fungsi pengawasan partai, terutama partai-partai yang bersikap kritis dan oposan terhadap berbagai kebijakan pemerintah ketika suatu partai dihadapkan dengan konflik internal.

Konflik dan damai merupakan sesuatu yang inheren bersamaan dengan terbentuknya partai, sebagai organisasi yang dibentuk untuk melembagakan konflik menjadi harmoni. Tumbuh kembang parpol beriringan dengan konflik dan perpecahan baik dengan cara-cara yang lembut (soft) maupun cara-cara keras (hard). Konflik dan perpecahan dengan cara-cara lembut dapat dilihat pada lahirnya partai-partai baru yang dibentuk oleh orang-orang yang baru berpolitik, maupun orang-orang yang keluar dari partai sebelumnya. Sebagai contoh adalah Partai Persatuan dan Keadilan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Hal demikian tidak terlalu menjadi masalah, sebab keluar dan masuk menjadi anggota atau mendirikan parpol merupakan hak asasi setiap warga negara. Konflik dan perpecahan dengan cara-cara keras berlangsung ketika terjadi perebutan struktur kepengurusan secara internal. Bentuknya adalah seperti terjadinya musyawarah tandingan dan kepengurusan ganda yang menimbulkan ketidakpastian tentang siapa sesungguhnya yang sah dan berhak atas otoritas partai.

Penyelesaian perselisihan internal parpol melalui Mahkamah Partai (MP), khususnya penyelesaian perselisihan kepengurusan setelah ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), sepertinya belum menjadi pilihan yang diterima oleh hampir seluruh partai dalam menyelesaikan perselisihan internal. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ketika memperlakukan perselisihan Partai Golkar dan PPP. Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyebutkan, “Putusan MP Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Permasalahan yang sama juga terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan anggota, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai. Pertanyaan yang muncul terkait dengan hal tersebut adalah: pertama, bagaimana kedudukan Mahkamah Partai dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia? Kedua, bagaimana kekuatan Putusan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal parpol?; dan ketiga, bagaimana format Mahkamah Partai yang tepat guna menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk menyelesaikan perselisihan internal parpol.

A. Eksistensi Mahkamah Partai

Pertumbuhan dan perkembangan istilah “partai” baik secara etimologi maupun terminologi secara substantif bertujuan mendamaikan konflik. Baik melalui value infusion maupun melalui reification, mentransformasi nilai tertentu menjadi ideologi, tujuan dan cita-cita bersama.12 Sejatinya, ideologi menjadi perekat dan pemersatu atas semua kutub kepentingan politik yang berbeda. Ideologi semestinya menjadi identitas dan haluan politik yang memberi motif dan karakter setiap kebijakan partai. Sebagai organisasi modern dengan basis ideologi tertentu, sepatutnya partai tidak bias pada konflik struktural perebutan kepemimpinan partai. Struktur hanyalah sarana dan mekanisme kelembagaan untuk menerjemahkan ideologi dalam bentuk program partai di tingkat praksis. Suksesi struktur semestinya tidak menjadi masalah periodik yang mengancam organisasi dengan perpecahan di setiap suksesi kepemimpinan partai.

Hal terpenting bagi seluruh anggota dan fungsionaris adalah, memastikan bahwa ideologi yang terumus dalam asas partai, terlembaga dengan baik pada semua tingkatan. Sebab salah satu parameter soliditas partai mengacu pada mobilitas pelembagaan ideologi baik di tingkat internal, di tingkat basis pendukung (constituent), maupun di tingkat suprastruktur negara.

Pelembagaan partai dengan beragam struktur dan fungsi, pada prinsipnya bertujuan untuk menganalisasi dan merelokasi konflik menjadi harmoni dalam mencapai tujuan partai. Meski demikian, konflik terkadang sulit dihindari di antara kutub-kutub berbeda, terutama pada momentum suksesi kepemimpinan partai. Dualisme kepengurusan serta pecat-memecat di antara anggota tidak jarang terjadi. Mulai dari pengurus pusat hingga pengurus daerah. Sekalipun proses suksesi kepemimpinan berjalan normal, dalam perjalanan kepengurusan tidak sedikit menyisakan persoalan atas sikap dan pilihan politik yang berbeda, hingga berujung pada pemecatan. Pemecatan sebagai anggota partai, sebelumnya tidak menjadi persoalan dan dipandang sebagai otoritas partai dalam menegakan aturan partai.

Liberalisasi politik yang disokong oleh sistem pemilu, menyebabkan tingkat partisipasi dan kemandirian politisi mengalami peningkatan. Hal demikian banyak memicu pertentangan antara sikap partai dan anggota dalam menerjemahkan fungsi-fungsi partai, baik pada tingkat internal, tingkat konstituen dan tingkat suprastruktur negara.

Fenomena konflik dan perpecahan internal parpol, terutama partai-partai besar sangat tidak produktif bagi partai, negara dan rakyat. Satu sisi, partai merupakan suatu organisasi otonom yang sangat vital bagi kelangsungan demokrasi, tetapi pada sisi lain, perpecahan yang timbul berdampak bagi stabilitas sosial-politik dan pemerintahan.

Konflik dan perpecahan khususnya bagi partai-partai besar, dapat dipastikan menimbulkan ekses terhadap stabilitas sosial politik dan stabilitas pemerintahan. Dualisme dan perselisihan kepengurusan berimplikasi pada kepastian pengurus yang berhak mewakili partai untuk menyusun kebijakan partai. Kebijakan tersebut dapat berupa pencalonan, maupun mengatur wakil-wakil yang duduk dalam jabatan politik pemerintahan. Untuk menjaga kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap perselisihan internal, DPR dengan persetujuan bersama Presiden, menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Semangat di balik keberadaan MP yang diatur dalam UU a quo bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme internal dalam menyelesaikan perselisihan internal. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap permasalahan internalnya yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Sebagai salah satu alat kelengkapan partai yang wajib ada, penggunaan istilah ‘Mahkamah’ di samping kata ‘Partai’, menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan secara internal dilakukan melalui mekanisme dan prosedur peradilan internal partai. Sebuah prosedur dan mekanisme baru yang mengintrodusir prinsip negara hukum demokrasi dalam pelembagaan partai. Prinsip yang dimaksud secara kelembagaan membagi fungsi mengatur, fungsi mengurus, dan fungsi memutus, sehingga kedaulatan dan otonomi kelembagaan dalam mengelola seluruh permasalahan internal partai menjadi terjamin.

Menegakkan aturan-aturan partai terutama anggaran dasar (konstitusi) dan anggaran rumah tangga (peraturan penyelenggaraan partai) ketika terjadi perselisihan internal, merupakan bagian dari tugas utama MP. Penegakan AD/ ART adalah bagian utama dari seluruh ikhtiar menegakkan dan melembagakan nilai-nilai partai. Pelembagaan nilai-nilai partai dalam berbagai kebijakan partai oleh fungsionaris maupun anggota partai, tidak jarang menimbulkan perselisihan, baik karena sudut pandang yang berbeda maupun karena kepentingan yang berbeda (conflict of interest).

Mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana lazimnya digunakan untuk menyamakan persepsi dan mengalokasikan kepentingan bagi para pihak yang berselisih, tidak jarang mengalami kegagalan dalam mendamaikan konflik.

MP dikonstruksi oleh UU sebagai mekanisme peradilan internal. Secara fungsional MP merupakan delegasi negara melalui parpol untuk menyelesaikan perselisihan internal dengan kewenangan bersifat atributif. MP menjadi pintu pertama penyelesaian perselisihan internal. Bahkan untuk perselisihan kepengurusan, MP menjadi pintu pertama dan terakhir dengan kekuatan putusan final dan mengikat secara internal. Tidak ada satu perkara perselisihan internal partai yang dapat diteruskan ke Pengadilan Negeri (PN) sebelum diperiksa, diadili dan diputus oleh MP. Fungsi dan kedudukan yang demikian strategis dalam menyelesaikan dan memutus konflik, sejatinya menempatkan MP menjadi satu role model pelembagaan dan penguatan otonomi partai yang berbasis pada mekanisme peradilan internal. Dalam kenyataannya, keberadaan MP belum dapat menjadi satu lembaga penyelesaian perselisihan internal yang efesien dan efektif bagi pelembagaan dan penguatan otonomi partai.

B. Kedudukan Mahkamah Partai

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, MP tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman14. Payung hukum MP ditemukan dalam Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU”. Sesuai dengan UU Parpol Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Penyelesaian perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MP Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol”. Penyerahan pembentukan MP kepada parpol merupakan delegasi negara kepada parpol. Pembentukan MP merupakan bagian dari ketentuan UU Parpol dalam Pasal 2 ayat (4) huruf m yang menentukan salah satu materi muatan anggaran dasar partai adalah mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol.

Mengacu pada ketentuan tersebut, MP merupakan organ internal partai yang dibentuk sesuai dengan perintah UU dan menjadi syarat pembentukan dan pengesahan badan hukum parpol. Secara fungsional, MP diberi wewenang khusus oleh UU untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal parpol. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau perselisihan pada dasarnya merupakan fungsi negara di bidang peradilan (judicial) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, MP secara fungsional berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pembentukan MP dilakukan oleh masing-masing parpol berdasarkan perintah UU Parpol.

Mengacu pada ketentuan tersebut, MP merupakan organ internal partai yang dibentuk sesuai dengan perintah UU dan menjadi syarat pembentukan dan pengesahan badan hukum parpol. Secara fungsional, MP diberi wewenang khusus oleh UU untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal parpol. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau perselisihan pada dasarnya merupakan fungsi negara di bidang peradilan (judicial) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, MP secara fungsional berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pembentukan MP dilakukan oleh masing-masing parpol berdasarkan perintah UU Parpol.

Secara kelembagaan, MP berkedudukan sebagai lembaga peradilan internal parpol. Pembentukan MP yang diperintahkan oleh UU kepada setiap parpol, memosisikan MP secara fungsional dalam kedudukan sebagai delegasi negara yang ditempatkan dalam struktur partai. Jika perspektif struktural dan fungsional disatukan, maka MP lebih tepat disebut sebagai quasi peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal parpol. Dikatakan demikian oleh karena secara struktural MP merupakan bagian dari organisasi partai, tetapi dari aspek fungsional MP menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, karena menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan partai dalam lingkungan kekuasaan kehakiman.

Kedudukan MP sebagai salah satu organ yang bersifat quasi peradilan dapat dilihat dalam formula Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Parpol. Pasal 33 ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN. Rumusan tersebut mensyaratkan bahwa sebelum menempuh penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, terlebih dahulu penyelesaian perselisihan dilakukan melalui MP.

Oleh karenanya, MP merupakan pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal partai parpol, meskipun Pasal 33 ayat (2) secara tidak langsung mengecualikan hal itu. Sedangkan putusan PN ditempatkan sebagai putusan pertama dan hanya dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Konstruksi pasal-pasal tersebut pada satu sisi, menempatkan MP sebagai pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal parpol, namun secara eksternal putusan MP sebagai putusan tingkat pertama dapat dikesampingkan. Kecuali terhadap putusan perselisihan kepengurusan, Putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal. Di sinilah letak ambiguitas kedudukan MP sebagai peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal. MP seolah menjadi tidak lebih sebagai mekanisme administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dikonstruksi dan mengadopsi mekanisme peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal partai.

C. Kompetensi Mahkamah Partai

Kompetensi secara konseptual terkait dengan kewenangan mengadili suatu perkara oleh pengadilan dibagi dalam dua bentuk, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut atau dalam Bahasa Belanda (attributie van rechtsmacht) adalah kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan untuk mengadili. Sedangkan kompetensi relatif (distributie van rechtsmacht) adalah kewenangan relatif suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan dapat dialihkan pada pengadilan yang sama di daerah lainnya.16 Kompentensi yang dimiliki oleh MP adalah dasar kewenangan memutus suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, kompetensi MP dibagi dalam dua jenis, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Memperhatikan konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Parpol, kewenangan menyelesaian perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (attributie van rechtsmacht) bagi MP. Sepanjang parpol telah membentuk dan memiliki MP sesuai dengan UU tentang Partai Politik, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal parpol. Sifat absolut kewenangan MP, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenangannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh MP lain.

Selanjutnya, kewenangan PTUN dan/atau PN mengadili perkara perselisihan internal parpol dapat dilaksanakan jika memenuhi dua hal: (1) parpol yang mengalami perselisihan internal belum memiliki MP; dan (2) parpol memiliki MP tetapi penyelesaian perselisihan di tingkat MP tidak tercapai. Oleh sebab itu, MP dengan PN bukan tingkatan pengadilan yang sama, sehingga kewenangan mengadili antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai kewenangan relatif (distributie van rechtsmacht).

Kewenangan absolut MP sebagai lembaga peradilan internal parpol yang berwenang mengadili pada tingkat pertama sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol meliputi:

(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
(2) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol;
(3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
(4) penyalahgunaan kewenangan;
(5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
(6) keberatan terhadap keputusan Parpol.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN. Kalimat, “…perselisihan pada tingkat MP tidak tercapai…”, dapat dimaknai dalam tiga pengertian antara lain: pertama, parpol belum atau tidak memiliki MP;
kedua, tidak ada Putusan atau MP tidak sampai pada Putusan;
ketiga, MP sampai pada putusan tetapi para pihak keberatan dengan putusan dimaksud.

Di antara enam kewenangan MP, terdapat satu kewenangan yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota, jika MP telah mengeluarkan putusannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (5) UU Parpol yang menentukan bahwa, “Putusan MP Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota maupun fungsionaris partai sepanjang MP telah sampai pada putusan dalam menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan. Kompetensi demikian lebih tepat disebut dengan istilah kompetensi absolut mutlak bersyarat. Berbeda halnya dengan lima kompetensi MP lainnya yang memungkinkan upaya hukum ke PN jika tidak menerima Putusan MP, serta dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak menerima Putusan PN.

Lima kompetensi dimaksud adalah: (1) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol; (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (3) penyalahgunaan kewenangan; (4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Meskipun MP telah sampai pada putusan, namun jika para pihak tidak puas dengan Putusan MP, maka para pihak dapat meneruskan penyelesaian sengketa pada PN. Kompetensi PN bersifat relatif, karena perselisihan dapat diajukan kepada PN sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ditentukan berdasarkan syarat tertentu. Berdasarkan uraian tersebut maka kompetensi MP dapat dibagi dalam dua bentuk, yakni kompetensi absolut dan kompetensi absolut mutlak bersyarat. Kompetensi absolut mutlak bersyarat adalah kewenangan mutlak MP dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh fungsionaris maupun anggota lainnya. Hal tersebut sepanjang MP sampai kepada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai.

D. Para Pihak (subjectum litis)

Secara formal yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan internal partai politik di MP dan PN adalah fungsionaris dan anggota parpol. Subjectum litis secara garis besar dapat dibagi dalam dua jenis berdasarkan objectum litis MP, yakni: pertama, subjectum litis terkait perselisihan kepengurusan; dan kedua, subjectum litis terkait pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Subjectum litis terkait perselisihan internal kepengurusan parpol sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 32 angka (1) UU Partai Politik, mengacu kepada Pasal 25 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Konsepsi perselisihan kepengurusan parpol menurut Pasal 25 adalah apabila kepengurusan hasil musyawarah tertinggi partai ditolak oleh paling rendah 2/3 dari jumlah forum tertinggi pengambilan keputusan17. Sesuai dengan rumusan konsep pasal tersebut, maka yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan kepengurusan parpol adalah: (1) paling rendah 2/3 dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan parpol yang menolak kepengurusan yang dihasilkan; dan (2) pengurus parpol yang dihasilkan oleh forum pengambilan keputusan tertinggi parpol. Selain ketentuan tersebut, maka secara hukum tidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan internal parpol. Persyaratan minimal 2/3 anggota forum pengambilan keputusan tertinggi parpol sebagai pihak yang dapat mengajukan perselisihan kepengurusan, bukan merupakan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi. Putusan MP terkait perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat, sehingga tertutup upaya hukum lain sepanjang MP sampai pada putusan penyelesaian perselisihan.

Berbeda halnya dengan objectum litis terkait dengan, (1) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol, (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (3) penyalahgunaan kewenangan, (4) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Parpol. Setiap anggota partai baik sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama dapat menjadi pihak mengajukan perselisihan ke MP jika hak-haknya merasa dirugikan akibat tindakan atau perbuatan pengurus parpol.

Putusan MP terhadap objectum litis tersebut tidak bersifat final dan mengikat. Para anggota yang tidak menerima atau tidak puas dengan Putusan MP, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke PN. Putusan PN merupakan Putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung18. Penegasan kedudukan putusan PN sebagai Putusan Tingkat Pertama secara a contrario tidak mengategorikan MP sebagai lingkungan peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal parpol. MP tidak lebih dari sekedar mekanisme administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip peradilan.

E. Sifat Putusan Mahkamah Partai

Kekuatan mengikat Putusan MP terkait dengan kompetensinya dibagi dalam dua jenis, yakni: pertama, kompetensi absolut meliputi (1) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol, (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (3) penyalahgunaan kewenangan, (4) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Parpol; dan kedua, kompetensi absolut mutlak bersyarat yakni Putusan MP terkait perselisihan internal kepengurusan. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota parpol terhadap Putusan MP terkait perselisihan pengurus. Perselisihan kepengurusan hanya dapat diajukan ke PN jika partai tidak memiliki MP atau MP tidak sampai pada putusan penyelesaian sengketa. Putusan PN bersifat pertama dan akhir dan hanya dimungkinkan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang tidak puas dan tidak menerima Putusan PN.

Lain halnya dengan Putusan MP terkait perselisihan kepengurusan. Rumusan Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyatakan, “Putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) berbunyi, “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN”. Formula Pasal 32, secara kontekstual melingkupi seluruh kompetensi MP dengan syarat antara lain: 1) partai tidak memiliki MP; 2) memiliki MP tetapi perselisihan internal tidak tercapai atau tidak sampai pada putusan; 3) putusan tercapai untuk lingkup kompetensi absolut tetapi para pihak tidak puas atau tidak menerima putusan MP.

Meskipun Pasal 33 ayat (1) tidak mengecualikan ketentuan Pasal 32 ayat (5) tetapi dari sisi konstruksi pasal, secara tidak langsung mengecualikan diri atau tidak termasuk dalam jangkauan Pasal 33 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) termasuk dalam lingkup Pasal 33 ayat (1) jika memenuhi dua hal: 1) parpol tidak memiliki MP; dan 2) MP tidak sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan.

Sepanjang MP sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan, maka Putusan MP bersifat akhir dan mengikat secara internal. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh baik pengurus maupun anggota untuk mengubah Putusan MP. Para pihak yang tidak puas dan menolak Putusan MP, demi hukum dipaksa menerima Putusan MP. Rumusan pasal, “bersifat final dan mengikat secara internal” menutup upaya hukum semua pihak baik pengurus, peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai, dan anggota.

Langkah bijak yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak menerima Putusan MP terkait perselisihan kepengurusan adalah: 1) keluar dari keanggotaan partai dan/atau bergabung dengan parpol lainnya; atau 2) membentuk parpol baru.

Rumusan pasal, “bersifat final dan mengikat secara internal” berarti tidak ada pihak internal yang memiliki legal standing yang dapat menggugat Putusan MP. Secara a contrario berarti Putusan MP tidak bersifat final dan mengikat secara eksternal di luar anggota parpol. Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas yang tidak termasuk anggota suatu parpol tidak terikat dengan putusan MP. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengesahkan kepengurusan parpol sesuai dengan konstruksi Pasal 32 ayat (2) UU Parpol, tidak serta merta terikat untuk melaksanakan putusan MP mengenai perselisihan kepengurusan.

Sekalipun pengesahan kepengurusan bersifat deklaratif, pemerintah secara tidak langsung tetap diberi wewenang mandiri dan bebas oleh UU untuk memeriksa, menilai dan memastikan bahwa pengurus yang dimenangkan oleh MP, diputus sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan serta menjamin rasa keadilan bagi para pihak. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak mengesahkan pengurus parpol hasil putusan MP berdasarkan hasil penilaian terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan.

Demikian halnya kemungkinan mengesahkan selain dari pengurus yang dimenangkan oleh MP atau pengurus yang berasal dari mekanisme penyelesaian yang diputuskan MP.

Oleh sebab itu, sifat final dan mengikat putusan MP hanya tampak sangat kuat tetapi secara eksternal sangat lemah, terutama terkait pengesahan perselisihan kepengurusan. Pada konteks demikian kedudukan MP diletakkan dalam kedudukan tidak lebih dari organ internal sebagai satu kesatuan sistem organisasi partai. Putusan-putusannya tidak memiliki kekuatan mengikat eksternal, terutama bagi Pemerintah. Meskipun UU mengonstruksi sebagai delegasi negara yang diamanatkan kepada partai dengan tugas dan wewenangnya yang bersifat atributif. Semua hal tersebut hanya bersifat internal, sehingga pengesahan kepengurusan parpol hasil putusan MP, tetap menjadi instrumen yang dapat digunakan Pemerintah untuk mencampuri kedaulatan dan kemandirian parpol. Melemahkan dan atau memecahkan kesolidan partai, terutama partai-partai yang berbeda dan kritis terhadap setiap kebijakan Pemerintah. Sehingga keseimbangan dan kontrol partai dalam penyelenggaran pemerintahan negara demokrasi sangat mungkin dilemahkan.

E. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai

Hampir semua parpol yang menyelenggarakan musyawarah sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan setelah UU Parpol ditetapkan, memiliki MP. Saat itu, terdapat dua Putusan MP terkait perselisihan kepengurusan yang menjadi perhatian publik, yakni Putusan MP Golkar dan Putusan MP Persatuan Pembangunan. Harapan besar terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak atas kedua Putusan MP tersebut, jauh dari kerangka hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi, “Putusan MP atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Tidak terlaksananya kedua Putusan MP disebabkan oleh sikap dan tindakan Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), yang berbeda dalam mengesahkan kepengurusan parpol yang sedang berselisih. Pasal 24 UU Parpol menentukan bahwa, “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan parpol hasil forum tertinggi pengambilan keputusan parpol, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.”

Dibawah ini beberapa Putusan MP dalam perkara perselisihan Partai Politik.
Pemerintah melalui Kemenkumham memperlakukan kedua Putusan MP secara berbeda. Putusan MP Golkar Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 yang ditanda tangani Majelis MP yakni Muladi, H.A.S Natabaya, Andi Mattalata, dan Djasri Marin dengan amar putusan, mengabulkan permohonan Pemohon (Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence TB Siburian, Zaenuddin Amali, Yorrys Raweyai, Agung Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir) untuk sebagian. Pemerintah melaksanakan Putusan MP dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya. Surat Keputusan Nomor M.HH-01. AH.11.01 Tahun 2015 menjadi objek sengketa pada PTUN Jakarta yang diajukan oleh Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali.

Putusan PTUN Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam pertimbangan Putusan, Majelis Hakim PTUN menilai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 01.AH.11.01 Tahun 2015 didasarkan pada Putusan MP tidak sampai pada putusan. Seharusnya Tergugat (Menteri Hukum dan HAM) tidak menjadikan Putusan MP Golkar sebagai dasar dikeluarkannya SK Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar. Sebab menurut Pengadilan TUN Jakarta, Putusan MP Golkar, tidak sampai pada putusan. Artinya MP sampai pada putusan untuk tidak memutuskan sehingga langkah hukum dalam penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UU Parpol.

Tindakan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK Nomor M.HH-01. AH.11.01 Tahun 2015 dipandang oleh PTUN sebagai intervensi terhadap kemandirian parpol. Tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang- wenang, khususnya mencampuradukkan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT sempat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2015. Putusan kasasi di Mahkamah Agung Nomor 490/K/TUN/2015 membatalkan: 1) Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT; 2) membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut.

Sikap dan perlakuan berbeda yang dilakukan pemerintah terhadap Putusan MP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPPP.PPP/2014 yang ditandatangani Majelis MP, yakni Chon Chumaidy, Muchtar Aziz, Yudo Paripurno, Aisyah Aminy, Machfudzoh Aly Ubaid, Ramly Nurhapy, Arman Remy dan Sjaiful Rachman. Amar Putusan MP dengan beberapa poin utama antara lain: 1) mengukuhkan Pengurus Hari DPP PPP 2011-2015 sesuai hasil Keputusan Mukhtamar VII PPP 2011 di Bandung dengan Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT; 2) memerintahkan kepada para pihak yang berselisih untuk islah dengan mengikuti Fatwa Majelis Syari’ah DPP PPP; 3) Muktamar VIII PPP harus dilaksanakan oleh Pengurus Harian DPP PPP yang didahului dengan Rapat Harian Pengurus untuk membentuk kepanitiaan dan tempat pelaksanaan Muktamar VIII. undangan dan surat-surat lainnya di tanda tangani oleh Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT.

Apabila Putusan MP tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dibacakan, maka Majelis Syari’ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP-PPP untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian serta menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar VIII.

Amar Putusan MP sesungguhnya menolak permohonan Pemohon (Emron Pangkapi, H.M. Romahurmuziy, dan kawan-kawan) untuk sebagian. Perintah islah gagal, sehingga Rapat Harian Pengurus DPP-PPP untuk membentuk panitia dan menetapkan tempat Muktamar dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan tidak tercapai. Sesuai dengan Putusan tersebut, kewenangan Rapat Harian DPP-PPP untuk membentuk panitia dan menetapkan tempat Muktamar dialihkan dan dilaksanakan oleh Majelis Syari’ah DPP-PPP. Amar Putusan tersebut diterima oleh para Pemohon, dan pada 15-18 Oktober 2014 menyelenggarakan Muktamar VIII di Surabaya, di luar dari kerangka penyelesaian perselisihan yang diputuskan MP yang menghasilkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum. Muktamar VIII lainnya yang dipandang sebagai pelaksanaan Putusan MP diselenggarakan pada 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta yang menghasilkan Djan Faridz sebagai Ketua Umum.

Hasil Muktamar pada 15-18 Oktober 2014, menghasil Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Aunur Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal. Susunan kepengurusan tersebut disahkan oleh pemerintah melalui SK Nomor M.HH- 07.AH.11.01 Tahun 2014 bertanggal 28 Oktober 2014. Keluarnya SK tersebut hanya dijadikan dasar formal mekanisme internal penyelesaian perselisihan kepengurusan yang telah dilalui tanpa mempertimbangkan substansi Putusan Mahkamah PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 yang menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan yang sah menurut AD/ ART PPP. SK tersebut menjadi objek sengketa di PTUN Jakarta hingga kasasi di Mahkamah Agung. Putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung menyatakan, SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut.

Salah satu dasar pertimbangan pembatalan Keputusan Pemerintah (Tergugat) adalah sikap tidak konsisten, sewenang-wenang, melampaui kewenangan dan menunjukkan sikap intervensi atau campur tangan terhadap internal PPP yang bertentangan dengan Pasal 33 UU Parpol.

Pasca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 504/K/TUN/2015, Pemerintah tidak segera mengevaluasi kesalahan prosedur maupun substansi sebagaimana putusan.
Mahkamah Agung. Pemerintah justru kembali mengesahkan Kepengurusan DPP-PPP berdasarkan hasil Muktamar Islah yang dilaksanakan oleh kelompok Romahurmuziy di Asrama Haji Pondok Gede. Hasil Muktamar islah tidak diterima oleh kelompok Djan Faridz, sehingga masih menyisakan konflik. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.012016 yang mengesahkan Kepengurusan PPP 2016-2021 kembali digugat di PTUN Jakarta. Putusan PTUN Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT mengabulkan permohonan Djan Faridz dengan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.012016. Saat penelitian ini dibuat, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sedang mengajukan banding ke PTUN Jakarta.

Dibatalkannya tiga surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pengurus parpol, membuktikan adanya cacat prosedur maupun substansi dengan keputusan tersebut. Terlihat dalam pertimbangan putusan yang menilai adanya penyalahgunaan wewenang, melampaui kewenangan, sewenang-wenang, atau bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang atas dikeluarkannya keputusan pengurus parpol.

Bentuk kesewenang- wenangan Pemerintah terhadap Partai Golkar adalah pengesahan pengurus DPP Partai Golkar berdasarkan pada Putusan MP yang tidak sampai pada putusan. Sedangkan kesewenang-wenangan Pemerintah terhadap PPP adalah mengabaikan Putusan MP tentang mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan PPP. Tindakan Pemerintah yang paling ekstrim dan secara substansial melanggar prinsip negara hukum adalah perbuatan dengan hanya membatalkan Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanpa memperbaiki cacat hukum yang terdapat di dalamnya. Pemerintah justru menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06. AH.11.012016 yang mengesahkan Kepengurusan PPP 2016-2021. Keputusan tersebut kembali dibatalkan oleh Pengadilan tingkat pertama Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT.

F. Reformulasi Kelembagaan Mahkamah Partai

Kedudukan MP sebagai organ internal pada satu sisi dan sebagai delegasi fungsi negara dengan kewenangan bersifat atributif dalam menyelesaikan perselisihan internal parpol, menciptakan ambiguitas tersendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai peradilan internal.

Pada satu sisi, MP diberi tugas dan wewenang oleh negara melalui UU untuk menyelesaikan perselisihan internal parpol dengan putusan bersifat final dan mengikat secara internal khusus mengenai perselisihan pengurus. Namun, pada sisi lain putusan MP tersebut tidak mengikat secara eksternal. Akibatnya, Putusan MP memiliki potensi tidak dilaksanakan atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak eksternal, khususnya pemerintah.

Sesungguhnya tidak berlaku mengikat dan finalnya Putusan MP secara eksternal, khususnya kepada negara merupakan suatu yang sangat beralasan menurut hukum. Kedudukan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dalam perspektif negara hukum memiliki fungsi kontrol untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia, termasuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tertulis. Dalam konteks demikian kewajiban konstitusional negara, menjamin dan memastikan setiap warganegara dapat menikmati hak-haknya secara bebas, setara dan adil, tanpa intervensi, tekanan dan intimidasi dari manapun termasuk negara.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat bersifat pasif (negatif) dan dapat bersifat aktif (positif). 19 Tanggung jawab negara yang bersifat negatif yakni negara membatasi diri untuk tidak mencampuri hak-hak politik, menjamin kebebasan, dan kesetaraan warga negara dalam mengunakan hak-hak tersebut. Tanggung jawab negara yang bersifat positif adalah tanggung jawab negara dalam mengambil segala tindakan untuk melindungi dan menjamin kebebasan dan kesetaraan warga negara dari intervensi pihak manapun dalam penggunaan hak-hak politiknya.

Berdasarkan hal tersebut, tidak final dan mengikatnya putusan MP bagi negara, sesungguhnya dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan negara dalam menjamin hak-hak politik warga negara.

Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh penyelesaian perselisihan internal parpol, baik dari segi proses maupun dari segi substansi berlangsung adil. Pada konteks tersebut, sifat final dan mengikatnya putusan MP secara eksternal bersifat relatif, artinya pihak eksternal (negara, organisasi non pemerintah dan masyarakat) tidak terikat dan tunduk untuk melaksanakan putusan MP, namun wajib menghormati dan menghargainya.

Penghormatan dan penghargaan negara terhadap putusan MP, untuk memastikan tidak ada hak politik para pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya putusan MP. Bentuk penghormatan, pengakuan, dan perlindungan negara terhadap hak- hak politik tersebut adalah dengan mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus partai berdasarkan putusan MP. Pengesahan tersebut bersifat deklaratif, yakni pengakuan negara terhadap pengurus partai yang berhak setelah Pemerintah memeriksa dan memastikan putusan MP telah memenuhi syarat prosedur maupun substansi.

Tidak final dan mengikatnya putusan MP terkait perselisihan pengurus secara eksternal, melahirkan kewenangan bebas bagi Pemerintah untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus parpol.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat melemahkan pelembagaan dan otonomi partai. Beberapa permasalahan dimaksud adalah: pertama, membuka berbagai jenis kesempatan bagi Pemerintah untuk mencampuri parpol melalui pengesahan pengurus yang sedang berselisih; kedua, berpeluang menyebabkan terjadinya pergeseran kutub perselisihan dan kompetensi pengadilan yang dapat semakin memperpanjang proses penyelesaian perselisihan parpol; ketiga, lumpuhnya daya kritis partai dalam melaksanakan fungsi keseimbangan dan kontrol terhadap Pemerintah beserta partai pendukungnya; keempat, kemungkinan membentuk pemerintahan hegemonik yang dapat mematikan demokrasi.

Kewenangan Pemerintah untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus partai berdasarkan hasil putusan MP, akan menambah kutub sengketa baru antara pengurus parpol yang merasa dirugikan Pemerintah, dengan pengurus partai yang disahkan Pemerintah.

Demikian halnya kompetensi pengadilan akan bergeser dari mekanisme peradilan penyelesaian perselisihan internal parpol, ke pengadilan tata usaha negara. Sistem demikian secara otomatis menutup harapan baru bagi penguatan kelembagaan dan otonomi partai dalam penyelesaian perselisihan pengurus parpol melalui mekanisme peradilan internal dengan proses cepat, sederhana, biaya ringan dan berkepastian hukum. Parpol akan tersandera oleh mekanisme penyelesaian perselisihan, pengurusan yang panjang dan berbelit-belit tanpa jaminan kepastian hukum dan keadilan. Energi parpol terkuras untuk menyelesaikan perselisihan internal maupun dengan eksternal (pemerintah) dibanding mengonsolidasi tugas-tugas pelembagaan partai sebagai penyambung aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan MP sebagai organ internal partai pada satu sisi dan sebagai delegasi negara yang diberi wewenang menyelesaikan perselisihan internal parpol pada sisi lainnya, menyisakan dilema konseptual dalam penyelesaian perselisihan secara cepat, yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Stereotip MP sebagai bagian dari parpol masih menyisahkan problem imparsialitas sebagai peradilan internal dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Anggota majelis yang dipilih dari dan oleh anggota internal parpol menyebabkan MP tetap dipandang sebagai bagian dari kutub konflik internal. Objektivitas dan imparsialitas dalam memutus perselisihan sangat mungkin tereduksi oleh dialektika kutub-kutub konflik yang saling berhadapan atau kekuatan dominan dalam parpol. Hal tersebut merupakan masalah endemik dan menjadi hambatan utama MP sebagai mekanisme internal penyelesaian perselisihan yang mandiri, cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan bagi penguatan otonomi dan kelembagaan partai.

Pada prinsipnya pengesahan pengurus hanya bersifat deklaratif, tetapi secara substansi mengesahkan atau tidak mengesahkan berimplikasi terhadap timbulnya hak dan kewajiban pengurus dan parpol, terutama hak untuk ikut atau tidak dalam kontestasi pemilu maupun pilkada. Oleh sebab itu, kewenangan mengesahkan pengurus yang sedang berselisih dan telah diputus oleh MP, tetap merupakan kewenangan bebas yang dapat disalahgunakan Pemerintah untuk mengintervensi dan mengkooptasi partai. Otonomi kelembagaan partai sangat mungkin terjebak dalam transaksi pengesahan pengurus yang dapat melemahkan daya kritis partai dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Semangat disyaratkan parpol membentuk MP adalah untuk mendorongan otonomi dan pelembagaan partai dalam menyelesaikan perselisihan internalnya. Semangat tersebut masih terhambat oleh kelembagaan MP yang sepenuhnya belum dapat diterima, baik secara internal maupun secara eksternal sebagai mekanisme peradilan dalam menyelesaikan perselisihan internal. Pada sisi internal, MP masih dipandang sebagai bagian dari kekuatan kelompok kutub konflik internal partai dan pada sisi eksternal khususnya negara tetap menempatkan MP sebagai bagian dari organ persekutuan perdata yang putusan-putusannya tidak mengikat negara. Ambiguitas kedudukan MP sebagai bagian dari organ internal parpol pada satu sisi, dan sebagai delegasi negara yang dititip kepada partai pada sisi lainnya, berimplikasi terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat putusan MP yang pada akhirnya tidak berfungsi dengan optimal.

Untuk mengoptimalkan fungsi MP sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol yang efisien dan efektif, diperlukan reformulasi kelembagaan dengan memperjelas dan mempertegas kedudukan MP dalam dua langkah.

Pertama, mengatasi masalah internal dengan mereposisi MP sebagai lembaga peradilan mandiri terpisah dari dan bukan merupakan bagian dari organ internal parpol. Kedua, reformulasi sifat putusan MP khususnya terkait penyelesaian perselisihan pengurus, tidak hanya final dan mengikat secara internal tetapi mengikat kepada semua pihak yang wajib melaksanakan putusan tersebut.

Hal itu termasuk bagi Pemerintah yang membidangi pengesahan pengurus parpol. Bentuk reformulasi dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Antara lain, pertama, khusus penyelesaian perselisihan kepengurusan parpol di tingkat pusat, dapat dibentuk satu MP yang bersifat mandiri terlepas dari parpol dan secara kelembagaan merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman atau secara fungsional kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; Kedua, sifat putusannya bersifat final dan mengikat kepada semua pihak baik parpol maupun Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurus parpol.

Membentuk satu Mahkamah yang bersifat mandiri dan terpisah dari organisasi parpol serta majelis hakim yang diangkat dan digaji Negara, akan membentuk imparsialitas yang dapat menjadi modal dasar dalam menyelesaikan perselisihan yang terpercaya. Model peradilan demikian, lebih menjamin imparsialitas pengadilan oleh karena secara kelembagaan maupun anggota majelis hakim bukan diangkat dari dan oleh anggota internal parpol. Sehingga majelis hakim tidak berada dalam stereotip bagian dari kutub konflik internal yang dapat mereduksi kepercayaan dan kehormatan MP. Menempatkan MP dalam kedudukan sebagai bagian dari cabang kekuasaan kehakiman, akan berdampak terhadap kekuatan putusan MP yang wajib dilaksanakan setiap pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tidak terkecuali bagi Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurus parpol.

Pengkhususan perselisihan pengurus pusat atau pengurus nasional parpol sebagai kompetensi MP dengan sifat putusan final dan mengikat, dimaksudkan agar penyelesaian perselisihan dapat berlangsung cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan. Penguatan otonomi dan kelembagaan partai lebih cepat terkonsolidasi dan tidak berlarut-larut dalam konflik yang sangat tidak produktif bagi bangsa dan negara. Di luar dari perselisihan pengurus partai dapat ditempuh mekanisme peradilan biasa oleh karena dampaknya tidak sebesar dan seluas pengurus pusat yang baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada stabilitas politik nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap identifikasi masalah diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, kedudukan MP dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan quasi peradilan. MP secara kelembagaan adalah bagian dari organisasi parpol dan secara fungsional merupakan delegasi negara dalam partai. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal parpol bersifat atributif. Kedua, kekuatan mengikat putusan MP dibagi dalam dua jenis: (1) putusan MP tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang para pihak tidak menerima Putusan MP terkait (a) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol, (b) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (c) penyalahgunaan kewenangan, (d) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (e) keberatan terhadap keputusan Parpol. Meskipun demikian penyelesaian perselisihan internal melalui MP bagi parpol merupakan prosedur yang wajib dilalui oleh setiap anggota sebelum mengajukan permohonan penyelesain perselisihan di PN dengan putusan mengikat dan akhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung; (2) putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan partai sepanjang parpol memiliki MP dan sampai pada putusan.

Secara eksternal putusan MP tidak bersifat final dan mengikat, baik kepada Pemerintah maupun kepada pengadilan. Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pengesahan pengurus parpol dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan MP dalam bentuk mengesahkan atau tidak mengesahkan pengurus yang dimenangkan oleh MP.

Demikian pula pengadilan dapat menerima atau tidak menerima untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para pihak yang tidak puas dengan putusan MP. Ketiga, reformulasi kelembagaan MP dengan mereposisi sebagai lembaga mandiri dan menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari parpol. Sebagai satu lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang yudisial, putusan MP diformulasi bersifat akhir dan mengikat secara internal dan eksternal. Mekanisme demikian dapat mendorong konsolidasi penguatan otonomi dan kelembagaan partai oleh karena penyelesaian perselisihan cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.[***]

Penulis: Syamsul Rizal (Kasie Dokumentasi, Subdit Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU. Kemenkumham)

Bagikan Ini :