Anggota Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id- Maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian semua pihak, termasuk DPR. Bahkan, ada yang menyarankan sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Anggota DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha mengaku setuju jika kepala darah dikembalikan ke DPRD.

Menurut Tamliha, saat pembahasan Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fraksi PPP salah satu yang sangat setuju jika sistem pemilihan dikembalik kepada wakil rakyat di daerah.

“PPP waktu pembahasan UU Pilkada waktu itu termasuk yang setuju kembali ke DPRD,” kata  Thamliha kepada telusur.co.id,  Senin (5/11/18).

Anggota Komisi I DPR ini berdalih,  penggunaan money politic atau politik uang dalam kampanye Pilkada sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, kata Tamliha, dalam rangak mengurangi angka korupsi yang melilit kepala daerah sangat tepat jika sistemnya dikembalikan ke DPRD.

“Bukan rahasia umum lagi kalau Pilkada itu main duit. Ada yang Rp 500 ribu per orang ada yang Rp 200 ribu per orang. Saya aja mikir-mikir kalau mau jadi kepala daerah,” imbuhnya.

Meski demikian, tegas Tamliha, tidak semua kepala daerah melakukan perbuatan “merampok” uang rakyat tersebut.

“Yang penting itu ada itikad baik untuk tidak melakukan korupsi, itu aja. Kalau niatnya untuk mengeruk uang banyak-banyak tidak dengan bisnis masing-masing, ya tetap aja banyak yang akan menjadi tersangka korupsi,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :