Advokat Pendukung Prabowo melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bawaslu RI, Senin (5/11/18). FOTO: telusur.co.id/Fahri Haidar

telusur.co.id- Advokat Pendukung Prabowo melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bawaslu RI, Senin (5/11/18).

Pelaporan dilakukan karena Seno diduga telah menyerukan warga Boyolali agar tidak memilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

“Maka patut diduga atas tindakan yang dilakukan oleh Bupati Boyolali Seno Samodro yang merupakan Pejabat Negara telah melakukan tindakan dengan mengajak masyarakat Boyolali untuk tidak memillih Bapak Prabowo Subianto dan dengan menghina yang bernada provokatif sehingga pernyataan tersebut merugikan Capres nomor Urut 02,” kata pelapor, Handi Fajri, di Kantor Bawaslu.

Tindakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang tentang pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.

“Sedangkan UU ASN dari pihak kepala daerah itu masuk kategori pejabat negara. Maka bisa dikategorikan bahwa dia terpenuhi unsur Pasal 282 setelah kami kaji,” terang Handi.

Selain menguntungkan salah satu pasangan calon, pihaknya juga melaporkan Seno atas ucapan yang tidak pantas. Yang mana dalam salah satu petikan pidatonya itu, Seno menyebut Prabowo dengan sebutan binatang “…Prabowo a***u…”.

Atas dasar itu, pihaknya berbulat tekat melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Seno diduganya melanggar Pasal 282 juncto Pasal 306 juncto Pasal 547 UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Pasal tersebut sanksinya setiap pejabat negara yang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :